Wamenkumham: Belanja Produk Dalam Negeri Harus Terus Digelorakan

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej berpesan, semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) harus terus digelorakan.

Hal ini disampaikan Eddy sapaan akrab Edward Omar Sharif Hiariej saat menutup iat Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta, Sabtu (5/8).

"Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan," kata Eddy dalam keterangannya.

Eddy mengatakan, hal ini menjadi penting karena Kementerian/Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Eddy.

Dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, lanjut Eddy, diharapkan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja Produk Dalam Negeri sebesar 95 persen dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir tahun 2023.

"Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini, yang mengusung Tema 'Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa'," kata Eddy.

Dalam forum Temu Bisnis Tahap VI ini, Kemenkumham sendiri menyediakan banyak layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP).

"Dalam kegiatan ini Kemenkumham secara khusus menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran Produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Coaching Clinic bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Hak Asasi Manusia," papar Eddy.

"Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM)," imbuhnya lagi.

Berdasarkan data dari penyelenggara, dari giat Temu Bisnis Tahap VI ini terdapat peningkatan transaksi sebesar Rp29,5 triliun. Terdiri dari transaksi yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga sebesar Rp18.15 triliun dan Pemerintah Daerah sebesar Rp11.34 triliun.

Rinciannya, dari nominal Rp29,5 triliun tersebut yang sudah dilakukan Pembayaran sebesar Rp16.13 triliun, dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar Rp13.4 triliun.

Diketahui sebelum dilaksanakannya Road To Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar Rp420,7 triliun, dan setelah Road To Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan menjadi Rp448,8 Triliun.

Temu Bisnis Tahap VI merupakan kegiatan kolaborasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang terintegrasi dengan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF).

Berlangsung selama tiga hari sejak Kamis (3/8) hingga Sabtu (5/8), kegiatan ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.