Pekerja Rentan Polusi di Ibu Kota Diusulkan Dapat Insentif

Pekerja rentan polusi diusulkan mendapatkan insentif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Usulan ini dilontarkan DPRD DKI agar para pekerja itu sehat selama bertugas di lapangan.

"Pekerja rentan polusi seperti polisi lalu Lintas (Polantas), petugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sehari-hari bekerja di jalan yang berpotensi mengalami gangguan saluran pernapasan," kata Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jakarta, Sabtu (12/8), disitat dari Antara.

Lihat Juga : Heru Budi Bicara Solusi Jangka Pendek Atasi Polusi Udara Jakarta

Edi menyampaikan insentif ini akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Insentif itu disebut bisa berupa asupan makanan, vitamin hingga obat-obatan.

Boleh sekarang sehat, tapi dalam jangka waktu panjang paparan polusi udara ini bisa bikin dia sakit," ucap Edi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkap berdasarkan laporan pencemaran udara oleh Bloomberg Philanthopics dan Vital Strategies pada 2020, sumber emisi bahan di Jakarta adalah batu bara 0,41 persen, minyak 49 persen dan gas 51 persen.

Penggunaan bahan bakar di Jakarta menurut sektornya yaitu 44 persen transportasi, 31 persen industri energi, 10 persen industri manufaktur, 14 persen perumahan, dan 1 persen komersial.

Lihat Juga : Kualitas Udara di Tangsel Tak Sehat pada Sabtu, Terburuk di Indonesia

Sulfur dioksida adalah emisi terbanyak dengan angka mencapai 61,96 persen dari total 4.254 ton emisi. Penghasil terbesar emisi ini adalah pembangkit listrik dan industri manufaktur.

Sementara nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), PM10, PM2,5, karbon hitam, dan senyawa organik volatil non-metana (NMVOC) disebut dihasilkan kendaraan bermotor.