Tekan Angka Kemiskinan, Ganjar Evaluasi 17 Kabupaten Termasuk Klaten

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan dan percepatan intervensi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) bersama 17 kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Klaten.

Rapat yang digelar secara virtual ini dalam rangka menekan angka kemiskinan ekstrem diikuti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jateng, Kepala OPD Provinsi Jateng, Kepala Daerah di 17 Kabupaten dan Kota miskin ekstrem prioritas, Kepala OPD di 17 Kabupaten dan Kota miskin ekstrem prioritas.

Sementara dari Kabupaten Kalten yakni Pandu Wirabangsa selaku Kepala Bappedalitbang Kabupaten Klaten, Perwakilan OPD terkait penurunan kemiskinan, Satgas Stunting, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), dan TKSK. Mereka mengikuti dari Ruang Rapat C2 Setda Kabupaten Klaten, Senin (15/8).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan, intervensi dan evaluasi dilakukan agar percepatan dengan beberapa langkah yang diambil dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem berjalan sesuai yang ditargetkan.

"Kita akan kejar angka kemiskinan dengan percepatan memastikan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data yang terverifikasi dari Kecamatan ataupun Desa. Maka akan segera kita akan lakukan aksi dan kita akan mengerahkan seluruh sumber daya," kata Ganjar dikutip Selasa (15/8).

Ganjar dalam kesempatan ini menyampaikan terimakasih atas partisipasi masyarakat dalam proses percepatan penurunan kemiskinan ekstrem bisa berjalan. Sebab, partisipasi ini sangat diperlukan.

"Saya juga berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten dan OPD sudah mekalukan inisiatif sehingga penanganan jauh lebih komprehensif," jelas Ganjar.

Selanjutnya, Ganjar melakukan evaluasi dari beberapa indikator kemiskinan ekstrem seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Listrik, Air, Jamban, Risiko stunting, Anak Tidak Sekolah (ATS), Disabilitas, dan Warga Tidak Bekerja.

"Tolong taggingnya di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ)diberikan dan kesulitan bisa disampaikan. Mohon bantuannya nanti dari Provinsi akan menginput data agar nanti datanya lebih baik, karena kita akan kejar akhir tahun ini performer kemiskinan ekstrem ini bisa bagus. Sehingga segera kita eksekusi bersama-sama," jelas Ganjar.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ema Rachmawati melaporkan, tagging di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) masih menjadi tugas dari Kabupaten dan Kota.

"Kemudian mendorong stake holder untuk berpartisipasi melaksanakan intervensi PKE di Jateng. Meningat target PKE di Jateng pemenuhan layanan dasar (RTLH, Listrik, Air, Jamban, dan tenaga kerja) sampai akhir tahun 2023 karena masih belum banyak terintervensi. Sehingga perlu adanya langkah-langkah dan koordinasi dan strategi yang konkret dalam pemenuhannya," terang Ema.

Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan dan percepatan intervensi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. (Foto: arsip Pemkab Klaten).

Dalam kesempatan ini, Kepala Bappedalitbang Klaten Pandu Wirabangsa menyampaikan progres Kabupaten Klaten dalam penanganan kemiskinan ekstrem berjalan. Hanya saja, pekerjaan rumah terbesar Klaten adalah terkait akses listrik.

"Sehingga secara umum nanti kita akan segera koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jateng sekaligus dilakukan koordinasi terkait verifikasi dan validasi dilapangan," kata Pandu.

Pandu juga menyampaikan terkait rumah tangga yang tidak bekerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja (Diperinaker) juga akan mengadakan pelatihan, dan terkait air minum sudah terkoordinir dengan baik.

"Secara umum dan perlu garis bawahi sampai hari ini capaian kita (Kabupaten Klaten) walaupun masih ada beberapa intervensi yang belum terpenuhi tetapi sudah cukup banyak yang dilakukan dan sudah kita tuntaskan," jelas Pandu.