Mardiono PPP Ungkap Pesan Megawati Soal Cawapres Ganjar Pranowo

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengungkapkan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo.

Dia bicara demikian ketika ditanyai soal kans Sandiaga Uno menjadi cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024.

"Ibu Mega juga menyampaikan kepada kami bahwa kita harus mencermati secara utuh bahwa capres dan cawapres ini dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Bagaimana estafet kepemimpinan pembangunan nasional kita ini dapat bersambung," ucap Mardiono di Denpasar, Bali, Senin (14/8).

Mardiono mengatakan kualitas sosok pemimpin lebih penting ketimbang hanya mempertimbangkan latar belakang partainya.

Berbagai tantangan di dalam dan luar negeri sudah menanti. Terlebih, Indonesia juga bakal mendapat bonus demografi yang harus dioptimalkan demi kemajuan Indonesia.

"Itu lebih penting ketimbang siapa capres-nya, dari partai apa, itu PPP atau tidak. Kami sepakat antara PDIP dengan PPP lebih mengedepankan pemimpin yang kelak bisa menjawab kebutuhan Indonesia ke depannya," kata Mardiono.

Mardiono lalu menyampaikan bahwa PPP dan PDIP memiliki hubungan baik sudah terjalin sejak lama. Dahulu PPP terbentuk pada 5 Januari 1973, sementara PDI di tanggal 10 Januari 1973.

Seiring berjalannya waktu, PDIP dan PPP pun kerap bekerja sama di pilpres. Atas dasar itu, Mardiono yakin PPP dan PDIP solid di tahun 2024 mendatang.

"Di mana ada PPP yang kuat nanti berkolaborasi dengan PDIP (dan) PPP yang di depan. Kalau PDIP di daerah yang kuat nanti PDIP yang ada di depan. Begitulah kerja sama politik yang disepakati," katanya.

Diketahui, PPP juga menyodorkan nama Sandiaga Uno ke PDIP untuk dipinang menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sandiaga Uno adalah kader PPP.

Akan tetapi, sejauh ini belum ada cawapres yang ditentukan. Petinggi PDIP Ahmad Basarah juga tidak keberatan jika PPP meninggalkan koalisi pendukung Ganjar jika bukan Sandiaga yang dipilih sebagai cawapres.

"Monggo, lagi-lagi kan bagi PDIP kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).