Jokowi: Visi Besar Jika Tak Dirumuskan Cuma Jadi Jargon Politik

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa visi besar yang tak dirumuskan tolok ukurnya dengan baik, hanya akan menjadi jargon politik yang tak jelas bentuknya.

Hal ini ia tekankan ketika menghadiri peringatan Hari Konstitusi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

"Karena visi, jika tak dirumuskan tolok ukurnya itu namanya jargon politik. Iya jargon politik. Tak jelas bentuknya, tak bisa dijabarkan strateginya dan tak bisa dirumuskan langkah-langkahnya. Dan biasanya bisa dipastikan sulit akan terwujud," kata Jokowi.

Jokowi menyinggung langkah pemerintah membangun masyarakat adil dan makmur, negara maju dan sejahtera. Baginya, visi tersebut sudah benar. Namun, untuk eksekusinya harus diperhatikan secara jelas tolok ukurnya.

"Adil dan makmur, apa tolok ukurnya? Negara maju, sejahtera apa tolak ukurnya? Apakah pendapatan per kapita? Atau indeks pembangunan manusia? Atau tingkat pengangguran? Atau angka kemiskinan. Atau justru semuanya," kata dia.

Karena itu, Jokowi berharap visi besar yang dirancang jangan sampai cuma menjadi jargon politik dengan bahasa yang mengawang-awang. Baginya, visi yang dimiliki harus membumi, taktis dan punya tolak ukur yang jelas.

"Visi besar itu harus membumi. Visi yang taktis harus jelas tolak ukur dan jelas strategi besar dan jelas strategi teknisnya. Harus jelas target waktunya dan seterusnya. Ini penting agar rakyat bisa memahami," kata dia.

Jokowi lalu menyinggung upaya MPR yang ingin menghadirkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi Indonesia. Menurut Jokowi, dunia sangat dinamis dan sarat perubahan. Oleh karena itu, PPHN tidak boleh kaku.

"Karena dunia gerak sangat cepatnya. Tantangan dan peluang berubah sangat pesatnya," kata dia.