Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko tak menampik bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan kepada para elite parpol di Indonesia terkait kontestasi politik 2024.
Joanes menyebut arahan itu diberikan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab politik nasional. Namun, ia juga menegaskan arahan Jokowi itu tidak bersifat memaksa dan merusak independensi parpol dalam bersikap.
"Arahan ada, iya, arahan dalam artian begini, arahan itu tidak wajib. Tapi arahan itu berupa masukan, berupa saran," kata Joanes dalam acara Political Show CNN Indonesia TV, Senin (21/8) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga :![]() Sidang Tahunan MPR 2023 Jokowi: Saya Bukan Lurah, Saya Presiden Republik Indonesia |
"Siapapun datang ke Presiden sebagai penanggung jawab politik nasional, Presiden memberikan arahan. Dan arahan itu sifatnya adalah sebagai masukan, mau diterima syukur, mau tidak diterima silakan," imbuhnya.
Joanes menilai arahan itu wajar, bahkan menurutnya para elite parpol memilih untuk mengikuti arahan Jokowi lantaran mereka butuh. Sehingga dalam hal ini, ia menegaskan bukan Jokowi yang butuh dan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Joanes juga menegaskan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden selama ini sudah bersikap netral. Adapun apabila Jokowi dinilai berpihak pada salah satu capres, maka menurutnya itu hanya asumsi lewat gesture kedekatan yang kemudian bisa saja diklaim menjadi dukungan.
"Masing-masing entitas politik itu punya independensi dan integritas sendiri untuk mengambil keputusan sendiri dari arahan yang diberikan. Arahan presiden Jokowi diikuti karena apa? mereka butuh pak Jokowi. Karena pak Jokowi hari ini rakyat yang puas 82 persen, dan parpol butuh itu," ujarnya.
(khr/gil)