Debat PDIP Vs Gerindra soal Proyek Food Estate Prabowo Mangkrak

Politikus PDIP Deddy Sitorus dan politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berdebat tentang proyek food estate yang ditangani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mangkrak.

Deddy menyebut pemerintah tak lagi mencantumkan anggaran food estate pada APBN 2024. Dia mempertanyakan alasan penyetopan anggaran itu.

"Saat ini kan stuck, berhenti. Itu yang terjadi sekarang. Kita tidak melihat itu ada di anggaran 2023-2024. Sudah berhenti. Saat ini berhenti," kata Deddy di program Political Show CNN Indonesia TV, Selasa (22/8).

Lihat Juga : Pesan Megawati di Balik Kritik PDIP soal Proyek Food Estate

Deddy mencontohkan food estate di Gunung Mas yang difokuskan untuk menanam singkong. Pemerintah juga berencana membangun pabrik pengolahan tepung tapioka di lokasi itu.

Ia bertanya di mana pabrik yang telah direncanakan itu. Sementara itu, anggaran telah disetop.

Riza Patria membela Prabowo dari serangan itu. Menurutnya, pemerintah punya prioritas untuk mengalokasikan anggaran tahun depan.

"Kita mengerti kondisi keuangan kita, utang kita, jadi ada prioritas tertentu yang oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan mungkin ada yang diprioritaskan sehingga program ini mungkin masih perlu tahapan-tahapan," ucap Riza.

Dia juga mengingatkan Kementerian Pertahanan bukan pemegang kuasa anggaran di proyek ini. Prabowo, ucapnya, hanya ditunjuk untuk mengeksekusi kebijakan ini. Adapun anggaran dipegang Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR.

"Mungkin Pak Prabowo dianggap cakap memimpin. Ketiga, kondisi ke depan darurat perlu penanganan cepat strategis luar biasa, maka ditunjuk Pak Prabowo," ujarnya.

Lihat Juga : Jubir Luhut Tepis Food Estate Kejahatan Lingkungan: di Sumut Lancar

Riza menambahkan, "Mohon maaf, mungkin kalau menterinya bukan Pak Prabowo, mungkin tidak ditunjuk juga."

Sebelumnya, PDIP mengkritik kebijakan food estate yang ditangani Prabowo. Sekjen PDIP mengatakan akan melakukan kajian mendalam tentang proyek ini.

Menurutnya, ada sejumlah kesalahan di kebijakan tersebut. Salah satunya cara pembukaan lahan dengan membabat hutan dan menggusur warga.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tutur Hasto saat ditemui di Bogor, Selasa (15/8).