Perang Bahu-membahu Lawan Polusi Udara

DKI Jakarta kembali menempati posisi nomor dua setelah Delhi sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Tingkat polusi udara saat ini di DKI Jakarta berada pada tingkat yang tidak sehat.

Data tersebut diambil berdasarkan parameter kualitas udara IQAir pada 15 Agustus 2023. Dari 109 negara, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 1.83 US Air Quality Index (AQI US). Data tersebut direkam pada Senin 14 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB.

Menurut informasi dari iqair.com, konsentrasi Particulator M2.5 di Jakarta saat ini mencapai 23,3 kali nilai pedoman kualitas udara tahunan WHO.

Alat ukur itu menyatakan polusi udara di Jakarta tertinggi pada jam 02.00-07.00 dan menurun pada pukul 07.00 pagi sampai jam 17.00, namun meningkat kembali sesudahnya. Hal ini dikarenakan sebelumnya ada penurunan temperatur disertai penurunan PM2,5 karena tidak ada angin atau hujan.

Polusi udara dikatakan berbahaya jika masuk kategori PM10, yaitu partikel udara berukuran 10 mikrometer atau lebih kecil, polusi ini sering ditemukan pada debu dan asap.Tidak kalah berbahaya, polusi udara PM2.5 yakni partikel berukuran 2,5 mikron alias mikrometer.

Kedua partikel ini disebut berbahaya, karena berukuran lebih kecil dari diameter rambut manusia yang berukuran 50 hingga 70 mikrometer.

Lihat Juga : Sanksi Tilang Uji Emisi di DKI Digelar 1 September-30 November 2023

Polusi udara Jakarta tentu saja akan mempengaruhi semua orang. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kerentanan terhadap polusi udara.

Dalam beberapa tahun terakhir, program pemerintah seperti standar kendaraan hijau untuk mobil listrik telah diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memerangi polusi udara.

Namun sejumlah hal yang perlu dilakukan lebih masif adalah: Pertama, menggunakan transportasi umum berbasis listrik seperti bus listrik, MRT, LRT. Kedua, melakukan uji emisi untuk mobil dan sepeda motor. Ketiga, melakukan uji emisi untuk cerobong asap di industri dan; Keempat, tidak melakukan pembakaran sampah.

Di samping itu, pemerintah harus memulai secara serius proses transisi energi dari pembangkit listrik batu bara menjadi energi terbarukan, serta memperbanyak taman kota sebagai paru-paru Kota di semua wilayah perkotaan.

Saat ini Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan melalui bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum berhasil mengurangi polusi udara dari pembakaran sampah yang dilakukan oleh warga.

Beberapa kali Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan melakukan penindakan dan memberikan sanksi kepada pelaku pembakaran sampah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai Perda 3 tahun 2013 Pasal 130b

Perang lawan polusi dari mobil

Tak hanya itu perang lawan polusi juga dilakukan di bidang transportasi, salah satunya adalah uji emisi untuk mobil mulai berlaku pada 13 November 2021.

Uji emisi dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020. Namun, ini hanya salah satu solusi tetapi bukan solusi terbaik untuk mengurangi polusi.

Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memiliki lima peralatan stasiun pemantau kualitas udara yang terdiri dari detektor, server pemantau, dan perangkat display ISPU.

Secara keseluruhan, Stasiun Pemantauan Kualitas Udara bertujuan untuk mencegah, dan mengendalikan kualitas udara di lima kota di Jakarta tetapi tidak untuk mengurangi polusi udara.

Lihat Juga : KLHK Awasi Pabrik Kertas dan Logam Terindikasi Sumber Polusi Udara DKI

Selain itu, Jakarta perlu  menyediakan lebih banyak dukungan transportasi publik, terutama lebih banyak bus listrik, peningkatan kapasitas jalur MRT yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya polusi udara. Salah satu upaya yang bisa dilakukan masyarakat adalah mulai dari tidak menggunakan kendaraan berbasis fosil, dan beralih ke transportasi umum.

Perkantoran yang menerapkan WFH dan WFO juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi polisi. Selain itu, bagi keluarga usahakan minimal di rumah atau sekitar rumah ditanam pohon, serta perbanyak ruang terbuka hijau.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada bab VI tentang Ganti Rugi Pasal 54 butir (1) berbunyi Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.

Namun sampai saat ini implementasi dari Pasal 55 yang berbunyi: Tata cara perhitungan biaya, penagihan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri belum ada regulasinya.

Di sisi lain, pengurangan PM2.5 yang efektif harus menyeimbangkan kontrol emisi di semua sektor sumber. Ini termasuk transportasi, listrik, konstruksi dan lain-lain. Bagi saya, berfokus pada satu sumber emisi tidak akan menghasilkan perbaikan jangka panjang dan menyia-nyiakan sumber daya keuangan yang sudah terbatas.

Pendekatan terkoordinasi secara regional pun sangat penting. Hal itu disebabkan banyak negara tidak dapat secara signifikan meningkatkan kualitas udara dan paparan populasi mereka tanpa mengurangi emisi di wilayah sekitarnya.

Dan salah satu negara yang bisa dicontoh adalah China.

Pertama, negara itu memiliki salah satu program pemantauan kualitas udara terlengkap di dunia. Itu juga membuat keuntungan yang signifikan dalam mengurangi emisi dari sektor energi.

Kedua, saat ini China juga penduduknya sebagai pengguna kendaraan listrik terbesar di dunia.

Selain itu, pemerintah China menetapkan peraturan pada 2013 - Rencana Tindakan Pencegahan dan Pengendalian Polusi Udara - untuk membantu jutaan rumah tangga beralih dari batu bara ke gas alam untuk pemanas ruangan musim dingin.

Pada 2015, pemerintah China mengumpulkan US$28 juta dari biaya polusi Beijing.

Untuk mengurangi emisi mobil, diperkenalkan kuota tahunan 150.000 mobil baru pada 2017, di mana 60.000 di antaranya adalah mobil hemat bahan bakar. Menggunakan semua tindakan ini dan lebih banyak lagi selama periode lima tahun dari 2012 hingga 2017, Beijing mampu mengurangi polusi udaranya hingga 35 persen.

Dan Indonesia pun bisa belajar dari China soal ini.