KPK Geledah Rumah Tersangka Korupsi Kemnaker di Gorontalo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah RU, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (29/8).

"Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, tim penyidik melaksanakan penggeledahan di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Merdeka atau Jalan Taki Niode IPILO Gorontalo," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (29/8).

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini mengatakan penggeledahan masih berlangsung sehingga belum bisa menyampaikan barang bukti yang disita.

"Kegiatan masih berlangsung dan perkembangannya akan kami sampaikan," kata Ali.

Lihat Juga : KPK Dikabarkan Sudah Tetapkan Wali Kota Bima Tersangka

RU pernah bekerja di Kemnaker selama puluhan tahun dan sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali.

Selain RU, lembaga antirasuah menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yaitu Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

"Dugaan korupsi ini terkait dengan Pasal 2 atau Pasal 3 [UU Tipikor] yang terkait dengan kerugian keuangan negara sehingga butuh waktu termasuk untuk menghitung kerugian keuangan negaranya," ujar Ali.

Sebelumnya, pada Jumat (18/8), KPK telah menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. KPK belum mengumumkan hasil penggeledahan tersebut.

Lihat Juga : Hubungan Keluarga Jokowi Disentil di Sidang MK, Anwar Usman Buka Suara

Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan tim penyidik KPK menggeledah unit terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Chairul menyebut penggeledahan dilakukan di Gedung A Kemnaker lantai 4. Ia berujar KPK sempat bertemu dengan I Nyoman Darmanta ketika melakukan penggeledahan.

"Mereka datang ke salah satu unit di Kemnaker yang membidangi pekerjaan migran Indonesia. Kalau dulu kita kenal Direktoratnya PPTKLN [Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri]. Dan mereka mungkin mencari informasi dan data," kata Chairul di Gedung Kemnaker, Jumat (18/8).