Busyro Sentil Isu Kaesang Incar Depok: Tak Belajar dari Remuknya Orba

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengkritik keras wacana putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kaesang Pangarep untuk diusung di Pilkada 2024 Kota Depok.

Busyro menilai pemerintahan Jokowi telah membangkitkan praktik nepotisme dan dinasti politik. Ditambah, kini muncul permohonan uji materi atau judicial review oleh PSI soal batas usia minimal capres-cawapres yang Busyro sinyalir menjadi jalan masuk melanggengkan oligarki.

"Tanpa ada permohonan judicial review itu pun sekarang kan nepotisme yang menjadi dinasti nepotisme yang berbasis pada keluarga pejabat itu kan dipelopori oleh presiden," kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Kamis (31/8).

Busyro menyoroti sekarang ini sudah ada dua orang anggota keluarga Jokowi yang menjadi kepala daerah. Yakni, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Dia pun mengkritik munculnya wacana Kaesang yang tengah digadang-gadang sebagai kandidat wali kota Depok pada Pilkada 2024.

"Dua anaknya sudah maju, satu anaknya lagi sedang digarap untuk Depok. Itu contoh yang tidak baik, enggak pernah mau belajar dari rezim orde baru dulu. Salah satu remuknya negeri era orde baru itu karena KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)," kata Busyro.

Itu salah satunya nepotisme. Nah sekarang nepotisme dibangkitkan kembali," tambahnya.

Lihat Juga : DI BALIK LAYAR Awal Mula Nama Kaesang Muncul Jadi Kandidat Wali Kota Depok

Eks Wakil Ketua KPK itu juga menuding korupsi di era rezim yang sekarang semakin sistemik. Sementara pemilihan orang-orang yang berada di jajaran tim sukses Jokowi saat Pilpres lalu di kursi pemerintahan merupakan perwujudan dari praktik kolusi.

"BUMN dibagi-bagi sampai pada sejumlah aktivis, ilmuwan yang dibungkam lewat jabatan jabatan komisaris," ucap Busyro.

"Itu situasi yang mengerikan sungguh sangat mengerikan, menyedihkan," sambungnya.

Mengenai permohonan uji materi atau judicial review soal batas usia minimal capres-cawapres bakal jadi gambaran 'kiamat konstitusional' jika sampai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkannya. Baginya, saat itu praktik nepotisme dan dinasti politik sudah benar-benar mengalami reinkarnasi.

"Jika ada putusan yang walaupun kemungkinan besar tidak akan utuh, pasti akan ada kemungkinan besar akan ada dissenting opinion tapi itu menggambarkan bahwa kiamat konstitusional justru dikumandangkan oleh MK, yang seharusnya menunjukkan penghormatan yang seksama terhadap moralitas konstitusionalisme itu sendiri," tutupnya.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep menyatakan kesiapan maju sebagai Wali Kota Depok. Dia bilang niatnya itu telah mendapat restu keluarga.

Dengan nada berkelakar dia mengungkap alasannya memilih Depok. Kaesang menyebut semestinya ia maju untuk kotanya sendiri. Namun, menurut Kaesang, dirinya pasti menang jika maju di Solo sebagai kota kelahirannya.

"sendiri kan. Solo. Cuma buat saya, ah Solo udah pasti menang saya," ucap Kaesang dikutip dari akun YouTube pribadinya, Sabtu (17/6).

Lihat Juga : PDIP Ungkap Pesaing Kaesang di Pilkada Depok: Lebih Menjanjikan