Poin-poin Sikap PBNU Usai Anies-Cak Imin Deklarasi Maju Pilpres 2024

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) buka suara terkait deklarasi pasangan bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024 mendatang.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengucapkan selamat kepada Anies yang resmi berpasangan dengan Cak Imin. Gus Yahya mengatakan Anies akhirnya tidak sendiri lagi dan sudah mendapatkan 'jodoh'.

"Kami hanya bisa mengucapkan selamat sudah dapat jodoh gitu ya. Enggak jomlo lagi," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).

Lihat Juga : Beda Versi Cak Imin dan Yenny Wahid soal Kudeta Gus Dur di PKB

Tidak ada capres-cawapres atas nama NU

Meski menyambut baik duet Anies dan Cak Imin, namun Gus Yahya menegaskan PBNU tidak terkait dengan salah satu pasangan capres-cawapres. Ia mengatakan tidak ada capres-cawapres dari PBNU.

"Soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan sekali lagi di sini, tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya berujar, PBNU sama sekali tak pernah membicarakan ihwal pasangan capres-cawapres yang akan maju dalam kontestasi politik mendatang.

"Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui itu sama sekali tidak benar. Karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon, sama sekali," ucapnya.

Minta capres-cawapres tak catut nama NU

Gus Yahya meminta agar tidak ada satu pun capres maupun cawapres mengatasnamakan NU dalam Pilpres 2024.

"Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri. Bukan atas nama NU," katanya.

Gus Yahya menegaskan warga NU yang mencalonkan diri di Pilpres 2024 harus berjuang lewat partai politik bukan lewat organisasi yang dipimpinnya.

Gus Yahya juga mengaku tak terima jika warga NU disamakan dengan kerbau yang bisa dengan gampangnya diarahkan. Ia menyebut persepsi itu sama dengan penghinaan.

Ia mengatakan preferensi pilihan politik tidak berada dalam ranah urusan organisasi keagamaan yang dipimpinnya. Ia menyerahkan pilihan politik secara bebas kepada masing-masing warga.

Ancam sanksi pengurus catut PBNU

Gus Yahya tak segan memberikan sanksi kepada pengurus PBNU yang mengatasnamakan NU untuk mendukung salah satu capres.

Ia tak masalah jika ada pengurus NU yang mendukung capres atas nama pribadi. Jika ada yang mengatasnamakan PBNU, Yahya akan bertindak.

"Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik, politik praktis, langsung kita tegur," kata Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/9).

Gus Yahya mengatakan sudah ada contoh sanksi yang dijatuhkan. Ia menyebut ada pengurus PBNU di tingkat kabupaten yang ditegur karena memakai kantor untuk deklarasi capres.

Lihat Juga : NasDem Sebut PBNU Tak Berhak Larang Warganya Tentukan Pilihan Politik

Tak ada panggung buat bacapres di Munas

Gus Yahya menegaskan PBNU tidak akan memberikan panggung kepada para bakal capres dalam agenda musyawarah nasional (munas) alim ulama dan konferensi besar (konbes) pada 18-20 September mendatang di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur.

Alih-alih capres, Gus Yahya mengatakan mereka lebih memilih mengundang ahli di luar NU terkait perkembangan teknologi terkini.

Ia menyebut agenda itu akan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada, tidak ada [bacapres]," ujar Gus Yahya.