AHY Kumpulkan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia Bahas Arah Koalisi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumpulkan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia untuk membahas arah politik mereka di Pilpres 2024. Pertemuan itu diungkap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat Jansen Sitindaon.

Pertemuan digelar tertutup, Rabu (6/9), sejak pukul 14.00 sampai 16.00 WIB di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat.

"Senin kemarin rapat pleno DPP telah kami lakukan, dan hari ini 6 September 2023 kami akan mengumpulkan seluruh Ketua DPD kami se-Indonesia," kata Jansen kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Panas Rapat Cawapres Versi Anies, Perbedaan Keras hingga Gebrak Meja

Jansen mengatakan pertemuan DPD itu untuk membahas soal arah koalisi Demokrat usai resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Namun, ia enggan membeberkan hasil pertemuan itu, apakah Demokrat condong ke Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

Jansen hanya memastikan peluang kerja sama dengan PDIP akan menjadi salah satu pembahasan, terutama setelah muncul wacana pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tentu lampu hijau di publik yang sudah disampaikan teman-teman PDIP ini akan jadi pembahasan bagi kami untuk menentukan langkah berikutnya," ujar Jansen.

"Tapi prinsipnya jika kerjasama ini terjadi, hasilnya akan sangat baik untuk publik, masyarakat dan bangsa kita," imbuhnya.

Lihat Juga : Demokrat Bayangkan SBY-Mega Bertemu: Tembok Berlin Runtuh

Wakil Ketua Partai Demokrat Benny K Harman sebelumnya mengatakan kecil kemungkinan Demokrat membentuk poros baru usai mencabut dukungan ke Anies Baswedan.

Benny mengatakan kemungkinan mereka akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung Prabowo Subianto atau bergabung bersama koalisi PDIP cs mendukung Ganjar Pranowo.

Benny tak menampik saat ini Demokrat memang menerima tawaran dari kedua koalisi itu. Menurutnya hubungan Demokrat selama ini baik dengan Ganjar atau Prabowo. Ia menegaskan keputusan akhir merupakan kewenangan DPP dan Majelis Tinggi Demokrat.