Heru Budi Sebut Rancangan APBD-P DKI 2023 Turun Rp5 Triliun

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) DKI Jakarta 2023 turun sebesar 6,04 persen atau sekitar Rp5 triliun dibandingkan APBD 2023.

Heru mengatakan total Rancangan Perubahan APBD 2023 sebesar Rp78,72 triliun. Sementara, Penetapan APBD 2023 sebesar Rp83,78 triliun.

"Menurun sebesar 6,04 persen dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83,78 triliun," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/9).

Kemudian, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2023 direncanakan sebesar Rp69,83 triliun atau menurun sebesar 6,12 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD 2023 sebesar Rp74,38 triliun.

Lihat Juga : BNPB Klaim Water Mist Turunkan PM 2.5: Langit Jakarta Terlihat Bersih

Heru menjelaskan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD 2023 diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi money follow priority program.

Adapun program yang menjadi prioritas di antaranya pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, dan penanganan sampah.

Selain itu, memberikan bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, hingga bantuan keuangan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerja sama antar daerah.

Heru mengatakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD 2023 direncanakan sebesar Rp71,31 triliun atau menurun sebesar 4,43 persen, dibandingkan dengan Penetapan APBD 2023 sebesar Rp74,61 triliun.

Ia mengungkapkan sumber penerimaan pembiayaan daerah pada 2023 rencananya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2022 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan akan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD), Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Lihat Juga : Pemerintah Minta RUU Khusus Jakarta Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Adapun Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD 2023 direncanakan sebesar Rp8,90 triliun. Anggaran itu berasal dari SiLPA 2022. Hal ini diproyeksikan sebesar Rp8,60 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp295,22 miliar.

"Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 7,41 triliun yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 5,43 triliun, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp1,8 triliun dan Pemberian Pinjaman Daerah-Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) sebesar Rp 176 miliar," jelas Heru.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan turunnya besaran APBD-P disebabkan oleh pendapat asli daerah (PAD) DKI Jakarta pada 2023 yang tidak mencapai target.

"Kita ada penyesuaian di lain-lain PAD yang sah. Jadi karena posisinya supaya mendapatkan target yang realistis jadi ada penyesuaian turun di situ," ujar Michael.