Walhi: Aparat Buka Posko & Keliling Minta Warga Rempang Direlokasi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau mengungkapkan ada posko dan dapur umum untuk aparat yang berjaga di Pulau Rempang, Batam, telah dibangun sejak 8 September.

Pembangunan posko itu bertepatan satu hari setelah bentrok antara aparat dengan warga penolak relokasi untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.

"Memang mereka sudah buka posko dan dapur umum untuk tim mereka di sana. Dari tanggal 8 September. Mereka bangun posko di Sembulang," kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Boy Jerry Even Sembiring saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (13/9).

Lihat Juga : Warga di Rempang Batam Usir Aparat yang Mendata untuk Relokasi

Boy mengatakan tim aparat yang memiliki posko di Sembulang itu biasanya berkeliling ke kampung-kampung dan memberikan pengumuman agar warga segera menyetujui relokasi demi proyek strategis nasional Rempang Eco City itu.

"Dibuat pengumuman keliling," ucapnya.

Terkait konflik agraria di Rempang, Boy mengatakan baik pemerintah maupun aparat seharusnya meminta masukan dan kemudian menyosialisasikan dengan baik terkait rencana proyek yang akan dilakukannya.

"Sosialisasi yang baik itu dilakukan secara persuasif dan setara. Dan sosialisasi harus membuka ruang dialog, bukan dengan cara memaksakan kehendak," tuturnya.

Lihat Juga : Polisi Tetapkan 34 Tersangka Ricuh Rempang di Kantor BP Batam

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad tak membantah keterlibatan aparat kepolisian untuk menawarkan relokasi kepada warga. Namun, ia tak berkomentar soal aparat diusur warga yang menolak relokasi.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait membenarkan bahwa aparat kepolisian masuk ke jajaran petugas pendataan tersebut. Ia menganggap penolakan warga atas tawaran relokasi adalah hal yang wajar.

"Penolakan wajar saja saya rasa. Kita tetap mengadakan pendataan dan verifikasi terhadap warga," tambahnya.

Konflik ini bermula dari rencana relokasi warga di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru dalam mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.

Lihat Juga : Respons Kisruh Rempang, Kepala BPN Sebut Masyarakat Tak Ada Sertifikat

Warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10.000 jiwa.

Bentrok pun pecah antara aparat dengan warga pada 7 September lalu. Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi.

Tak berhenti di sana, kerusuhan kembali terjadi pada 11 September saat ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam untuk menolak rencana relokasi dan meminta tujuh massa aksi warga dibebaskan.