Kapolres Depok Tegaskan Tak Ada Penyerangan Rumah Ibadah di Gandul

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Ahmad Fuady menyatakan tidak ada penyerangan kapel atau rumah ibadah di Gandul, Depok, Sabtu (16/9) pagi.

Fuady menjelaskan kejadian sebenarnya adalah sekelompok orang hanya mendatangi kapel untuk menyampaikan penolakannya.

"Tidak ada penyerangan rumah ibadah. Tadi pagi sekitar pukul 07.00 Ketua LPM [Lembaga Pemberdayaan Masyarakat] dan jemaah yang ikut kajian subuh di masjid dekat lokasi kapel mendatangi lokasi kapel GBI untuk menyampaikan penolakan adanya kapel tersebut," ujar Fuady lewat pesan tertulis, Sabtu (16/9).

Saat kedatangan Ketua LPM beserta jemaah dimaksud, terang Fuady, tidak ada kegiatan ibadah di kapel GBI Cinere Bellevue.

"Setelah mendatangi lokasi, para warga meninggalkan lokasi dan sama sekali tidak ada tindak kekerasan," kata Fuady.

Lihat Juga : Puluhan Orang Serang Rumah Ibadah di Gandul Depok

Ia menambahkan pada pekan lalu saat pelaksanaan ibadah, jajaran Polres Metro Depok memberikan jaminan keamanan kepada para jemaah. Saat itu pun tidak ada gangguan.

"Semua berlangsung dengan aman dan kondusif. Polres Metro Depok berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah semua pemeluk agama yang ada di Depok," tandasnya.

Sebelumnya, pengurus gereja GBI Cinere Bellevue Arif Syamsul menuturkan tempat ibadahnya diserang puluhan orang warga pada Sabtu (16/9) pagi.

"Jadi, pukul 07.00 mereka ada kumpul-kumpul, ada 50 orang pakai serban dan lain sebagainya. Mereka mendatangi kapel kami, sempat menggedor-gedor, teriak-teriak. Habis itu mereka bubar," kata Arif.

Arif menjelaskan kapel yang dijadikan tempat beribadah adalah bangunan ruko tiga lantai. Ruko tersebut telah disewa sejak dua bulan lalu, namun belum lama digunakan untuk beribadah.

Menurut dia, pihaknya agak dipersulit oleh LPM setempat saat meminta izin melakukan peribadatan di tempat tersebut.

"Kami itu pindahan dari Cinere yang di Pangkalan Jati. Karena kontrak habis, kita pindah ke daerah Gandul. Kita selalu sewa ruko yang mana menurut UU enggak perlu (izin), tapi kita bahasanya kulonuwun ke RT/RW, kelurahan, kecamatan," pungkasnya.

Lihat Juga : Kepala BNPT Akui Tak Akan Mampu Kontrol Masjid