PDIP soal Kasus di Rempang: Rakyat Tidak Boleh Dikorbankan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP angkat suara ihwal konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang melibatkan warga dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar kasus di Rempang tak mengorbankan masyarakat.

Lihat Juga : Rekomendasi Munas-Konbes NU: Kekerasan di Rempang Harus Dihentikan

"Kita percayakan pemerintah dan kami juga berkomunikasi dengan jajaran partai. Prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Selasa (19/9).

Hasto menyebut pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan para pimpinan partai dalam kasus tersebut. Ia sepakat agar kasus Rempang tetap mengedepankan hukum.

Menurut Hasto, pengelolaan negara, termasuk investasi di dalamnya harus tetap berpijak pada keadilan dan keseteraan. PDIP, lanjut dia, juga mendorong pengutamaan dialog dalam penyelesaian kasus.

"Termasuk dalam investasi harus juga mengedepankan keadilan kemudian juga kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum," ujarnya.

"Kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh termasuk dengan Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini," imbuh Hasto.

Lihat Juga : Komisi III DPR Akan Panggil Pengusaha dan Investor di Pulau Rempang

Ribuan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya karena proyek Rempang Eco-city. Pembangunan itu masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) tahun ini.

Proyek Rempang Eco-City dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16 hektare.

Buntutnya, warga yang menolak relokasi bentrok dengan aparat. Pada 7 dan 11 September 2023, bentrokan sempat pecah. Polisi menyemprotkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini, 43 orang yang menolak relokasi ditangkap dengan dituduh provokator.