RUU Daerah Khusus Jakarta Atur Dewan Kawasan Dipimpin Wapres

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jakarta pasca-perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), Pantas Nainggolan mengatakan salah satu yang diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta adalah pembentukan dewan kawasan yang dipimpin oleh Wakil Presiden.

"Usulan supaya dibentuk satu dewan kawasan yang melibatkan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur," kata Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/9).

Lihat Juga : Alasan Warga Jakarta Harus Cetak Ulang KTP 2024

Berdasarkan draf RUU yang diterima, pembentukan dewan kawasan diatur dalam Bab IX.

Pasal 40 ayat 1 berbunyi 'untuk mensinkronkan pembangunan Provinsi DKJ dengan daerah sekitar, dibentuk kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta'.

Kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta mencakup minimal wilayah Provinsi DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

"Sinkronisasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan Pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan Kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta," dikutip dari draft RUU.

Lihat Juga : DKI Jakarta Ganti Nama Jadi DKJ Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Pasal 44 ayat 1 lalu menjelaskan dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta dan dokumen perencanaan pembangunan dibentuk Dewan Kawasan.

Ayat 2 pasal itu mengatur soal tugas hingga penjelasan bahwa Dewan Kawasan dipimpin secara ex officio oleh Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Regional diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah," dikutip dari draf tersebut.

Menurut Pantas, dengan adanya Dewan Kawasan yang dipimpin Wapres, diharapkan dapat mengkoordinasikan setiap wilayah agar pembangunan harmonis.

Lihat Juga : PPATK Berambisi Jegal Adu Kekuatan Uang dari Hasil Kejahatan di 2024

"Jadi mampu mengkoordinasikan itu menjadi satu kawasan terorganisir secara baik, sehingga pembangunan juga harmonis dan lain sebagainya dan itu saya yakin akan mampu menyelesaikan banyak hal khususnya di DKI Jakarta," kata dia.