Perppu Jadwal Pilkada Lebih Awal di 2024, Darurat atau Cipta Kondisi?

Pemerintah berencana memajukan pemungutan suara Pilkada 2024 dari November ke September. Hanya bisa ditempuh melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Perppu perlu diterbitkan karena jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 sudah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016. Merevisi UU membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, pemerintah lebih ingin menempuh jalur perppu.

Pemerintah diwakili Mendagri Tito Karnavian sudah membicarakan hal itu dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Rabu malam kemarin (20/9). Hasilnya, DPR setuju untuk mendengar pandangan pemerintah lebih lanjut ihwal penerbitan perppu pilkada.

Diketahui, pelantikan presiden hasil Pilpres 2024 akan dilakukan pada 20 Oktober. Apabila pilkada dilaksanakan sesuai jadwal pada November, maka dilakukan saat sudah ada presiden baru.

Berbeda halnya jika dimajukan menjadi September yang dikehendaki pemerintah. Pilkada akan dilakukan saat Presiden Jokowi masih menjabat karena baru lengser pada 20 Oktober mendatang.

Pandangan pemerintah

Mendagri Tito Karnavian dalam rapat sempat menyampaikan sejumlah alasan mempercepat proses Pilkada 2024 serentak.

Di antaranya, untuk menghindari potensi kekosongan jabatan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Tito mengatakan harus sudah ada kepastian paling lambat 1 Januari 2025 kepala daerah hasil Pilkada 2024 sudah dilantik.

Dengan majunya jadwal Pilkada, Tito menyarankan agar pelaksanaan kampanye dipersingkat menjadi 30 hari. Dengan begitu, dapat mengurangi potensi keterbelahan atau polarisasi masyarakat dan tensi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, politik dan keamanan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan beberapa alasan soal rencana penerbitan perppu pilkada (Kemendagri)

Curiga motif politik

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro berpendapat alasan-alasan yang disampaikan pemerintah untuk memajukan jadwal pilkada, hanya sebagian kecil dari alasan utama yang tidak disampaikan.

Menurutnya, rencana memajukan jadwal itu didasari kepentingan politik Presiden Jokowi.

Jika dimajukan menjadi September 2024, saat itu Jokowi masih menjabat, sehingga dimungkinkan untuk berupaya memenuhi kepentingan politiknya.

"Saya kira ini lebih banyak muatan politisnya, sederhananya sebagai sebuah ikhtiar cipta kondisi. Agar Presiden Jokowi bisa memastikan seluruh penyelenggaraan pesta pemilihan Pileg, Pilpres dan Pilkada berlangsung dengan sesuai harapan beliau," kata Agung.

Suka atau tidak suka, ia melihat Jokowi punya kepentingan di Pilkada lantaran anggota keluarga Jokowi-Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution berpeluang mencalonkan diri di Pilkada.

"Sehingga untuk meminimalkan anggapan minor tadi, saya kira ada baiknya semua ketetapan yang diputuskan sebelumnya, tetap dilakoni, tetap dipatuhi agar tidak ada anggapan minor terhadap Presiden Jokowi atau pihak di sekelilingnya," katanya.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay berpendapat pemerintah tak perlu memajukan jadwal yang sudah ditetapkan November, jika tak ada alasan kedaruratan (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Memberatkan penyelenggara Pemilu

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay berpendapat pemerintah tak perlu memajukan jadwal yang sudah ditetapkan November, jika tak ada alasan kedaruratan.

"Alasan itu harus sangat kuat, harus dalam kondisi kedaruratan lah. Kalau tidak ada, kenapa kita harus memajukan sesuatu yang sudah ditetapkan, disiapkan sejak lama?" kata Hadar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (20/9) malam.

Ia menyoroti dampak pemajuan jadwal akan membuat irisan tahapan Pilkada dan Pemilu 2024. Hal itu, dinilai akan menambah beban kerja yang lebih berat bagi penyelenggara pemilu.

"Irisan, ini kan ada pemilu yang juga berlangsung, belum tentu tuntas betul menjelang bulan September, jadi potensi tumpang tindih dari jadwal pemilu yang belum tuntas dan Pilkada yang harus dimaju, itu akan lebih panjang, tumpang-tindih masa yang lebih panjang, itu kan artinya beban kerja yang besar bagi penyelenggara," katanya.

Selain bagi penyelenggara, ia menilai pemajuan jadwal akan berdampak pada peserta pemilu hingga pemilih.

Waktu partai politik untuk menyiapkan proses pencalonan pilkada akan semakin mepet. Sementara pemilih juga butuh waktu untuk mempelajari calon-calon di Pilkada yang maju.

Hadar menganggap tidak ada hal positif yang didapat jika rencana itu diteruskan. Ia justru curiga ada motif politik di balik rencana pemerintah memajukan jadwal.

"Coba pelajari juga, kalau pilkada dimajukan, yang ikut Pileg ini masih bisa ikut Pilkada loh sebelum dia dilantik jadi anggota DPR. Misal dia terpilih jadi anggota DPR, kan belum dilantik, dilantik baru Oktober. Kalau nanti ikut Pilkada dan menang, enggak ke DPR, jadi ini banyak motif ini," katanya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati juga menyoroti soal irisan tahapan hingga kepastian anggaran jika Pilkada jadi dimajukan.

Ia mengatakan jika pencoblosan Pilkada dilakukan September 2024, maka tahapan harus sudah dimulai pada Oktober 2023.

Di sisi lain, saat itu KPU/KPUD sedang mempersiapkan penetapan Daftar Calon Tetap anggota legislatif dan bersiap untuk masa kampanye.

"Belum lagi soal kepastian anggarannya, karena beberapa waktu lalu sempat ada berita bahwa belum semua daerah menyiapkan anggarannya karena anggaran pilkada dari APBD," kata dia.