Megawati: Saya Minta Tanah Subur Jangan Dikonversi, Pak Presiden

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah agar membuat aturan yang melindungi lahan-lahan subur di Indonesia demi ketahanan dan kedaulatan pangan.

Menurutnya perlu aturan agar lahan-lahan subur tidak dikonversi untuk penggunaan lain.

Hal itu disampaikannya saat pembukaan Rakernas IV PDI Perjuangan (PDIP) yang digelar di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/9). Rakernas itu berlangsung tiga hari hingga Minggu (1/10).

Mulanya Megawati membeberkan kondisi ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia, serta nasib para petani dan nelayan di Nusantara. Dia pun menjelaskan soal posisi riset untuk mendukung itu semua. Lalu, Megawati menegaskan perlu juga politik kebijakan tata ruang untuk mendukung itu.

"Politik tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialihfungsikan. Bapak presiden, kami telah membuat peta Indonesia untuk tanah-tanah yang subur," ujar Megawati di podium Rakernas IV PDIP, Jumat siang.

"Di tempat ini saya ingin meminta sedikit supaya di dalam peraturannya, tanah-tanah subur sudah tidak boleh dikonversi, Bapak Presiden," tambah Megawati dengan mimik tersenyum dan menggoyang kepala kanan-kiri.

Berdasarkan dalam rakernas itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang juga dikenal sebagai kader PDIP hadir di sana. Selain itu, Wapres RI Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri dan kepala lembaga/badan pun terlihat hadir.

Lihat Juga : Hasto soal Kaesang Jadi Ketum PSI: Kita Saling Memperkuat

Sebelumnya, Megawati yang juga putri dari tokoh proklamator dan Presiden pertama RI Sukarno itu mengingatkan kembali pesan ayahnya soal petani dan nelayan sebagai soko guru. Menurutnya, melalui campur tangan negara, maka petani dan nelayan, "Bisa menjadi tuan di negerinya sendiri."

"Ini bukan karena kita mau pemilu ya, tapi ini saya renungkan bertahun-tahun. Mengapa bapak saya selalu mengatakan petani nelayan itu soko (tiang) guru. dan saya bisa mengerti sekarang," kata Presiden kelima RI tersebut.

Megawati mengatakan persoalan pangan sangat erat dengan aspek ideologis dan komitmen bangsa Indonesia.

"Persoalan pangan tidak bisa hanya dijawab secara teknokratis, sebab masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis tentang keberpihakan, tentang komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan. Dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting," katanya.

"Karena itulah apa yang disampaikan Bung Karno dari lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor, bisa menjadi bahan otokritik dalam praksis ideologi di bidang pangan," imbuh dia yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Dia pun membeberkan soal teknologi dan inovasi yang bisa mendukung kedaulatan pangan itu baik di bidang pertanian hingga perikanan.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Kerja Nasional-IV PDI Perjuangan di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta. (Dok. Arsip PDIP)

Lihat Juga : Ganjar Usai Didukung Keluarga Putra-Putri Polri: Ini Tanda Energi Kuat

Rakernas IV PDIP mengusung tema soal kedaulatan pangan. Selama tiga hari, Rakernas akan diisi dengan sejumlah kegiatan.

Hari pertama, Rakernas akan dihadiri oleh perwakilan para petani. Hari kedua akan diisi pembekalan caleg, dan hari ketiga akan membahas agenda strategis pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Pada hari ketiga, Minggu, rakernas itu akan ditutup dengan pembahasan agenda-agenda terkait dengan pemenangan Pilpres 2024.

Lihat Juga : Megawati Disambut Ganjar di Rakernas PDIP, Sandiaga-Mahfud Ikut Hadir