Poin-poin Penting Rekomendasi Rakernas PDIP: Pangan hingga Cawapres

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP yang digelar selama tiga hari mulai 29 September hingga 1 Oktober menghasilkan sejumlah poin rekomendasi eksternal terkait kebijakan pangan dan pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.

Daftar rekomendasi eksternal hasil Rakernas disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di hari terakhir atau penutupan, Minggu (1/10).

Dari total 17 poin rekomendasi, sembilan di antaranya terkait kedaulatan pangan yang menjadi tema Rakernas. Sementara delapan poin yang lain terkait arah strategi pemenangan Pemilu.

Adapun beberapa poin penting rekomendasi Rakernas IV yakni, mendorong pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia, mulai dari pemanfaatan keanegaraman sumber daya, peningkatan teknologi, hingga pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan.

Selain itu, Rakernas merekomendasikan penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

"Kegiatan riset dan inovasi ini menjad bagian dari tanggung Jawab dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya baik dibawah koordinasi pemerintah maupun swasta," ucap Hasto.

Kemudian, PDIP mendukung upaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan pendataan jenis tanaman pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai 200 juta varietas.

Sementara, terkait politik beberapa rekomendasi yang dikeluarkan antara lain, meminta kader untuk turun ke bawah untuk memenangkan Pemilu dan Pilpres 2024. Strategi pemenangan Pemilu harus dengan cara gotong royong dan berbasiskan TPS.

Kemudian, Rakernas merekomendasikan bahwa pengumuman cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Cawapres ditentukan berdasarkan dinamika politik dan pergerakan tiga pilar partai.

Selanjutnya, Rakernas juga mendorong penyelenggara pemilu, seperti KPU hingga Bawaslu, menjalankan tahapan secara professional dan akuntabel. Terakhir, Rakernas mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan, dan Polri mencegah dan memberantas korupsi.