Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memamerkan jenjang karier jabatan politiknya yang terus meningkat ketika berbicara di [lan2023, Selasa (3/10).
Di hadapan para aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negara itu, Jokowi memamerkan pencapaian karier politiknya pernah menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Dia menilai tak ada presiden lain yang memiliki rekam jejak sama seperti dirinya.
Jokowi bercerita pernah menjadi wali kota selama dua periode di Solo, Jawa Tengah. Lalu ia pernah menjabat sekali sebagai Gubernur di DKI Jakarta meskipun tak selesai karena keburu ikut Pilpres 2014. Lalu, terkini ia menjadi presiden selama dua periode yakni 2014-2019 dan 2019-2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak ada presiden [lain] seperti itu, dari bawah. Wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Jadi, saya nyelami betul, mengerti betul situasi di lapangan seperti apa," kata Jokowi pada rakernas satu-satunya wadah yang menghimpun seluruh pegawai RI itu di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.
Jokowi mengatakan selama menjadi pemimpin itu dirinya menemui banyak kebiasaan di pemerintahan yang harus diubah seperti penggunaan anggaran tanpa prioritas.
Menurutnya, ASN terlalu banyak membuat program. Hal itu, klaimnya, membuat anggaran terecer dan tidak efektif.
"Anggaran jangan diecer-ecer ke dinas-dinas, buat program 1, 2, 3 program cukup, tetapi gol. Sampaikan juga ke DPRD," ujar pria yang selama ini dikenal pula sebagai kader PDIP itu.
Jokowi mengaku pernah menemukan lembaga yang membagi rata penambahan anggaran. Oleh karena itu, Jokowi tak ingin hal itu terjadi karena banyak prioritas pembangunan yang harus dikejar.
"Konsentrasi buat waduk setahun satu, tetapi jadi barang. Atau buat embung, 10 embung, tetapi jadi barang. Jangan semua dinas diratain (pembagian anggarannya)," tegas Jokowi.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga mendorong ASN menjadi mesin yang membuat pembangunan Indonesia melaju cepat. Menurutnya para ASN harus kerja cepat, efisien, dan menjawab berbagai tantangan global demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.