Pengelola GBK Cuma Pasang Spanduk di Hotel Sultan: Langkah Persuasif

Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya dalam konferensi pers, Rabu (4/10).

Saor Siagian selaku kuasa hukum PPKGBK juga membenarkan pihaknya masih menggunakan cara persuasif dalam upaya pengosongan lahan Hotel Sultan.

Lihat Juga : Aparat Pasang Spanduk di Hotel Sultan: Aset Negara Milik Pemerintah

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Saor menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

"Kalau ada warga negara yang masuk atau keluar, yang bukan tempatnya. Ada konsekuensi logisnya. Anda memasuki pekarangan tanpa izin, ada bahkan tipikor, Kapolri menstreacthing kepada siapa pun untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain di atas tanah negara, ada tipikornya," ucap Saor.

"Makanya kami persuasif, makanya kami meminta kalau ada ormas atau siapa pun dan dengan mempersulit, atau memperkeruh dan melakukan pelanggaran hukum sangat serius. Jadi kesempatan persuasif ini lah kami nyatakan kepada publik, untuk melihat kegiatan di dalam. Tinggal kawan-kawan mengukur bagaimana tindakan kami," lanjutnya.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Enam surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, tak pernah direspon oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

Lihat Juga : Lahan Hotel Sultan Dikosongkan Hari Ini, 100 Aparat Kawal Eksekusi

Sebelumnya, PPKGBK mulai melakukan upaya pengosongan lahan Hotel Sultan dengan cara memasang spanduk di lokasi tersebut.

Spanduk dipasang di area drop off yang berada di dekat lobi Hotel Sultan. Pemasangan spanduk itu dilakukan oleh petugas keamanan GBK dengan dikawal oleh aparat kepolisian.

Spanduk itu bertuliskan 'Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011'.