Firli Jawab soal Pimpinan KPK Bermasalah: Terima Kasih Penilaiannya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menanggapi kritik dari masyarakat sipil yang menyebut pimpinan KPK saat ini menyimpan banyak masalah.

Firli dinilai tak layak memimpin KPK karena memiliki catatan buruk dalam perjalanan kariernya. Bahkan, dia dianggap telah bermasalah sejak sebelum menjabat sebagai ketua KPK.

Lihat Juga : ANALISIS Bobrok KPK, Firli Bahuri, dan Dugaan Pemerasan SYL

"Semua orang boleh membuat penilaian sesuai kepentingannya. Saya tidak ada urusan dengan yang bersangkutan," ujar Firli kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

"Terima kasih atas penilaiannya, manusia bisa menilai apapun. Salam hormat," sambungnya.

Firli menjelaskan dirinya telah 40 tahun mengabdi sejak pangkat sersan dua polisi pada 1983. Pensiunan Polri jenderal bintang tiga itu mengaku ikhlas dengan jalan hidupnya dari anak petani miskin di dusun Lontar, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

"Semua atas kuasa dan kehendak Allah SWT. Anda tentu tidak bisa memilih tempat lahir, dari siapa Anda dilahirkan, akan jadi (apa) Anda kelak. Semua rahasia Allah SWT. Saya pun jadi Ketua KPK atas kehendak Allah SWT," kata Firli.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Firli Bahuri telah tersandung pelanggaran etik ketika menjadi Deputi Penindakan KPK.

Lihat Juga : Firli Respons Foto Viral dengan SYL: Para Koruptor Bersatu Menyerang

Menurut catatan CNNIndonesia.com, kala itu Firli dua kali bertemu dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi saat KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont tahun 2009-2016.

Firli juga bertemu pejabat BPK Bahrullah Akbar di Gedung KPK. Saat itu, Bahrullah bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap dana perimbangan.

Dugaan pelanggaran ketiga, ketika Firli bertemu dengan pimpinan partai politik di sebuah Hotel di Jakarta, 1 November 2018. Namun, Firli ditarik kembali ke Polri saat akan dijatuhkan sanksi.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Menurut Feri, sejak awal Firli telah memiliki berbagai catatan masalah. Ia pun menyoroti proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK yang dibentuk oleh Jokowi.

"Karena sedari awal Firli dipilih dengan banyak masalah. Dan proses seleksi memang tidak memperlihatkan dan menunjukkan keinginan menghasilkan pimpinan KPK yang baik," kata Feri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (9/10) malam.

Feri menilai Firli bukanlah figur yang layak menjadi pimpinan KPK karena catatan yang luar biasa buruk dalam perjalanan kariernya. Seharusnya, kata dia, Firli tidak mungkin menjadi pimpinan KPK, kecuali didukung oleh kekuatan besar.

Infografis - Sederet Laporan Etik Firli Bahuri di Dewas KPK. (CNN Indonesia/Basith Subastian)

Feri menilai Jokowi turut bertanggung jawab karena berperan dalam proses pemilihan Firli Cs. Feri menilai Jokowi memiliki kepentingan besar dalam proses tersebut.

"Begitu dia (Firli) punya banyak masalah, bukan berarti presiden tidak tahu. Presiden yang mengizinkan orang bermasalah seperti Firli ini terpilih. Dan inilah konsekuensinya. Bukan tidak mungkin ini adalah upaya presiden mengelola dan mengatur KPK sehingga tidak bertaji dan diisi oleh orang-orang bermasalah," terangnya.

Lihat Juga : Kompolnas Minta Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK Ditangani Bareskrim

Tak hanya itu, Feri pun menyinggung perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

CNNIndonesia.com telah meminta tanggapan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dan Deputi V Kepala Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani terkait pernyataan Feri Amsari tersebut, namun belum mendapat respons.

Adapun Firli telah membantah meminta uang kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan. Firli mengakui pernah bertemu Syahrul, namun pertemuan itu sebelum kasus tersebut masuk ke tingkat penyelidikan.

Firli menjelaskan pertemuan dengan SYLdi GOR badminton itu terjadi pada 2 Maret 2022 alias sebelum ada penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan yang dilakukan KPK sekitar Januari 2023. Menurut dia, pertemuan itu dilakukan di tempat ramai dan tidak hanya berdua.

Karenanya, Firli menganggap tidak ada masalah dengan pertemuan tersebut karena SYL belum menjadi pihak berperkara.