Mahfud MD, dari Pakar Hukum, Trias Politica hingga Pilpres 2024

Mahfud MD resmi dideklarasikan sebagai pendamping bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Menkopolhukam di Kabinet Indonesia Maju ini cukup memiliki cerita panjang terkait posisi cawapres. Pada Pilpres 2019 misalnya, namanya santer dibicarakan menjadi cawapres Joko Widodo (Jokowi).

Ia pun kala itu mengaku sudah pernah mengukur baju bersama Mensesneg Pratikno, sebelum kemudian di last minute diambil alih oleh Ma'ruf Amin.

Namun hal itu bukan kali pertama Mahfud kena harapan palsu alias PHP di Pilpres 2019. Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu juga sempat merasakan kekecewaan pada Pilpres 2014. Ketika itu, ia diusung PKB sebagai cawapres bagi Jokowi.

Namun pada akhirnya PKB mendukung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mahfud yang mengaku sempat berharap jadi cawapres itu kemudian beralih kubu ke sisi Prabowo Subianto dan didaulat menjadi ketua tim pemenangan Koalisi Merah Putih (KMP).

Lihat Juga : PDIP Umumkan Cawapres Ganjar Pranowo Inisial M Hari Ini

Namun usai kekalahan KMP di Pilpres 2014, Mahfud kembali ke sisi Jokowi dengan diangkat sebagai anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Jokowi. Kepercayaan Jokowi kepada Mahfud berlanjut hingga Mahfud didapuk menjadi menteri untuk periode 2019-2024.

Pria yang lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957 itu dikenal sebagai pakar hukum tata negara yang pernah berkarir di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di masa mudanya, Mahfud sempat kuliah dengan dua program studi di dua perguruan tinggi berbeda. Ia mengambil Jurusan Sastra Arab Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII).

Namun, Mahfud memilih fokus kuliah di jurusan hukum tata negara. Setelah merampungkan studinya, ia kemudian menjadi dosen di UII sejak 1984. Ia juga melanjutkan kuliah S2 jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Tata Negara UGM.

Pada tahun 2000, di usia 43 tahun, ia sudah didapuk sebagai Guru Besar bidang Politik Hukum di UII. Di tahun yang sama pula, ia bergabung dengan Tim Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM.

Pada tingkat eksekutif, karirnya dimulai usai Mahfud dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada periode 2000-2001. Ia juga sempat merangkap jabatan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.

Setelah itu, Mahfud sempat ingin berkarir politik bersama Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan Amien Rais dan beberapa tokoh lainnya. Namun, ia akhirnya memilih melabuhkan pilihan politiknya ke PKB.

Di tingkatan legislatif, Mahfud terpilih sebagai anggota DPR dari PKB lewat Pemilu 2004. Ia berada di Komisi III dan sempat di Komisi I. Mahfud juga pernah memimpin Badan Legislasi DPR.

Di tataran yudikatif, Mahfud di akhir masa jabatan sebagai anggota legislatif pada 2008, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Ia kemudian terpilih bahkan dipercaya menjadi Ketua MK periode 2008-2013.

Belakangan, namanya memang digadang-gadang menjadi kandidat cawapres baik oleh Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Namun, teka-teki itu terjawab sudah setelah Megawati mengumumkan nama Mahfud sebagai cawapres untuk Ganjar di Pilpres 2024.

Lihat Juga : Beredar Foto Pertemuan Mega & Mahfud Jelang Pengumuman Cawapres Ganjar