Mahfud: Perbaikan Hukum Dimulai dari Pemimpin Bersih, Tak Tersandera

Menko Polhukam sekaligus bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD menyebut perbaikan sistem hukum harus dimulai dari pemimpin yang bersih.

Mahfud mengakui mengembalikan citra aparat penegak hukum saat ini tidak mudah. Namun, reformasi hukum memang harus dimulai dari pemimpin yang bersih.

Lihat Juga : Jokowi soal PDIP: Saya Tidak Ingin Mengomentari

"Agak sulit [mengembalikan citra hukum] tapi ada dua hal. Satu aktor. Aktor terutama di tingkat leader. Kepemimpinannya itu aktornya harus aktor kepemimpinan yang bersih. Tidak kolutif dan berani, tidak tersandera," kata Mahfud dalam wawancara program Special Interview CNN Indonesia TV, Selasa (31/10).

Mahfud memuji para pendiri bangsa yang memilih simbol merah putih sebagai bendera negara. Menurutnya, dua warna itu mengartikan keberanian dan kebersihan. Sehingga, dua karakter itu harus dimiliki oleh para aparat penegak hukum.

"Merah itu orang harus berani. Tapi orang berani kalau tidak bersih bahaya. Bisa cebur ke laut. Tapi orang putih, bersih tapi enggka berani untuk apa juga," kata pria yang pernah jadi hakim konstitusi itu.

Pada kesempatan itu, Ganjar mengatakan bahwa reformasi hukum akan menjadi prioritas jika dirinya dengan Mahfud terpilih pada 2024. Mahfud meyakini kepastian hukum adalah sesuatu yang diharapkan masyarakat.

Lihat Juga : Ma'ruf Undang 3 Cawapres Bertemu untuk Redam Konflik di Bawah

Menurutnya, perbaikan sistem hukum oleh aparat juga bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Sebab, Indonesia menurut dia memiliki sejumlah contoh aparat yang tegas dalam penegakan hukum mulai dari jaksa, hakim, hingga kepolisian.

"Setidaknya ada benchmark. Ada tokohnya. Polisi ada Hoegeng. Jaksa ada Suprapto. Ada Baharuddin Loppa. Hakim banyak sekali. Wismar Siregar. Artidjo ya," kata Ganjar.

"Artinya kita tahu ada benchmark-nya kok. Paling gampang, tiru aja value itu," imbuhnya.

Ganjar dan Mahfud telah resmi menjadi pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2024. Mereka diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.

Mahfud juga sempat membentuk tim reformasi hukum yang terdiri dari pakar hukum dan masyarakat sipil. Tim reformasi hukum juga telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah.