Cak Imin Singgung Bahaya Nepotisme

Bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung pengeroposan sistem pemerintahan di Indonesia imbas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Indikasi [pengeroposan sistem pemerintah] KKN merajalela, ya toh? Indikasi yang lain banyak lah. Nanti kita harus evaluasi," ujar Cak Imin usai menghadiri Sharing Sessions di Universitas Islam Malang (Unisma), Rabu (1/11).

Pasangan bakal capres Anies Baswedan ini menyebut pengeroposan sistem pemerintahan itu bisa dibenahi, salah satunya melalui penerimaan kritik dan melakukan perbaikan.

"Nah pengeroposan itu ada cara membenahinya, apa itu? Yaitu kritik [untuk] kontrol kepemimpinan dan cara kerja," kata pria yang juga Ketua Umum PKB itu.

Lihat Juga : Ganjar Sorot Agenda Reformasi soal KKN: Banyak Masyarakat Bertanya

Janji lanjutkan hilirisasi SDA

Dalam 'Sharing Session Bersama Capres-cawapres' di Unisma, Cak Imin berjanji melanjutkan program hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang tengah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hilirisasi salah satunya harus terus kita lanjutkan dan benahi agar kekayaan SDA kita punya nilai tambah produktif," kata Cak Imin.

Cak Imin mengapresiasi langkah pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini terkait pengelolaan sumber daya alam. Baginya, pengelolaan sumber daya alam harus di jaga keberlangsungannya supaya bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat luas.

"Sehingga bisa serap kemampuan teknologi dan kemampuan SDM kita dalam menikmati SDA kita," kata dia yang kini dikenal pula sebagai Wakil Ketua DPR itu.

Tak sekadar dari sisi sumber daya alam, Cak Imin mengatakan bakal memanfaatkan bonus demografi Indonesia untuk pembangunan. Ia mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang banyak berusia produktif merupakan kekuatan membangun sumber daya manusia ke depannya.

"270 juta penduduk, di mana 50 persen lebih adalah angkatan muda, saudara-saudara dan adik-adik semua adalah kekuatan bonus demografi agar seluruh kebutuhan inovasi teknologi jadi kekuatan SDM kita," kata dia.

Lihat Juga : Jimly Dukung DPR Ajukan Hak Angket MK soal Putusan Capres-Cawapres

Hilirisasi merupakan proses atau strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi dari kekayaan alam yang dimiliki suatu negara. Dengan hilirisasi, kekayaan alam seperti nikel, kayu, tambang, hutan, perikanan yang tadinya dijual dalam bentuk mentah akan diolah dulu di dalam negeri menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi.

Jokowi belakangan ini menggenjot hilirisasi sumber daya alam. Jokowi mengatakan hilirisasi perlu dilakukan supaya Indonesia yang sudah 400 tahun sejak zaman VOC selalu mengekspor bahan mentah bisa mendapatkan untung lebih besar dari kekayaan alam yang dimiliki.

Program hilirisasi yang dilakukan pemerintah mendapatkan kritik keras dari ekonom Faisal Basri. Untuk nikel saja misalnya, Faisal Basri menyebut 90 persen keuntungan justru dinikmati China.

Dengan mengutip data pemerintah, ia mengaku bahwa setelah pemerintah melakukan hilirisasi, nilai ekspor bijih nikel yang 2014 lalu hanya Rp1 triliun melesat jadi Rp413,9 triliun.

Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Lihat Juga : Tim Anies-Imin Jawab Ancaman Amien Rais Syndrome di Pilpres 2024