Anies: Kita Tak Punya Arah Kebijakan Nasional di Sektor Kesejahteraan

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan Indonesia selama ini tak memiliki arah kebijakan nasional di sektor kesejahteraan (welfare). Menurutnya, hal ini menyebabkan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri dalam urusan kesejahteraan.

"Hari ini saya pernah merasakan jadi gubernur dan teman-teman wali kota. Kita tidak memiliki national direction on welfare. Coba dicek, enggak ada," kata Anies di acara 'Sarasehan 100 Ekonom 2023 CNBC Indonesia' di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (8/11).

Lihat Juga : Jokowi: Jangan Sampai di Atas Makan Bersama Tapi di Bawah Masih Ribut

"Selama national direction itu tidak ada, maka seluruh daerah akan berjalan sendiri-sendiri dalam urusan welfare," tambahnya.

Ia menjelaskan tidak pernah ada tolok ukur angka toleransi soal kematian ibu melahirkan hingga angka tengkes (stunting) pada anak. Anies menilai jika ada wali kota, bupati hingga gubernur yang memperhatikan aspek kesehatan ibu hamil, itu bukan karena ada arahan dari pemerintah pusat.

"Tapi karena yang bersangkutan peduli kepada ibu hamil. Ini yang harus diubah," ucap dia.

Anies pun berjanji akan menjadikan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga Posyandu sebagai ujung tombak kesehatan ibu, anak, hingga lanjut usia (lansia). Menurutnya, PKK dan Posyandu selama ini sudah berperan dalam sektor kesehatan, mulai dari ibu hamil hingga kelahiran ibu.

Lihat Juga : ANALISIS Pelanggaran Etik Berat Anwar Usman dan Pengaruhnya di Pilpres 2024

Ia memaparkan pengalamannya semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kerap mengandalkan Dasawisma. Anies mengatakan Dasawisma lebih mengetahui kondisi rakyat di bawah ketimbang petugas kependudukan dari pemerintah.

"Karena mereka tahu persis yang ada di sana. Dan ketika ibu-ibu menjadi ujung tombak, di situlah koperasi masuk, welfare masuk," kata dia.