Ratu Kalinyamat Hingga Pendiri Pergunu Bakal Jadi Pahlawan Nasional

Presiden Joko Widodo akan menetapkan Ratu Kalinyamat dan lima tokoh lainnya sebagai pahlawan nasional Indonesia yang baru pada Jumat (10/11) mendatang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Mereka dianugerahkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden nomor 115-TK-tahun 2023 tertanggal 6 November 2023.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Mahfud MD mengatakan keenam tokoh ini dianggap berjasa bagi bangsa dan negara semasa hidupnya.

"Syarat-syarat banyak misalkan sudah wafat, sudah berjuang, tidak pernah berkhianat, itu syarat umum," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (8/11).

Sosok Ratu Kalinyamat dituliskan memiliki nama asli Retna Kencana. Ia tampil sebagai tokoh sentral dalam penyelesaian konflik di lingkungan Keluarga Kesultanan Demak. Sejak masih gadis, ia disebut memperoleh kepercayaan untuk memangku jabatan Adipati Jepara.

Selain Ratu Kalinyamat, Jokowi juga akan menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Raja Klungkung kedua, Ida Dewa Agung Jambe yang berasal dari Provinsi Bali. Ida Dewa Agung Jambe gugur ketika ikut dalam Perang Puputan melawan Belanda pada 28 April 1908.

Terdapat pula nama Raja Ketiga Kerajaan Manganitu, Bataha Santiago yang berasal dari Sulawesi Utara juga mendapat gelar tersebut. Bataha merupakan raja yang gigih menolak menandatangani perjanjian dagang dengan VOC.

Kemudian Jokowi juga menyematkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh wartawan sekaligus tokoh pergerakan Jong Java, Muhammad Tabrani yang berasal dari Provinsi Jawa Timur.

Jokowi pun memberi gelar pahlawan nasional kepada tokoh Nahdlatul Ulama (NU) K.H Abdul Chalim dari Provinsi Jawa Barat. Abdul Chalim dikenal sebagai pendiri Persatuan Guru-guru NU (Pergunu).

Terakhir, KH Ahmad Hanafiah, tokoh dari Provinsi Lampung turut mendapatkan gelar pahlawan nasional yang baru. Ahmad Hanafiah merupakan ulama sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia.

Ahmad bersama Laskar Hizbullah dan tentara Indonesia berjuang melakukan perlawanan terhadap Belanda dalam pertempuran di Kemarung.

"Ini adalah anugerah dari Presiden Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang," kata Mahfud.