Soal Taman Kota, Anies Sindir Rumput Monas Saat Ini Cuma Bisa Ditonton

Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menginginkan taman-taman menjadi tempat bermain, bukan hanya dilihat.

Dia menegaskan konsep taman di perkotaan berbeda dengan kebun (garden), yang hanya boleh dilihat. Oleh sebab itu, kata Anies, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, dia membuka taman-taman di dekat pemukiman warga.

"Konsepnya diubah dari taman sebagai garden untuk nonton, jadi taman sebagai park untuk bermain. Kenapa? loh mereka yang tinggal di kampung padat kumuh, lihat peta Jakarta tamannya sepi, taman itu justru ada di daerah yang menengah ke atas," kata Anies dalam talkshow Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

"Efeknya apa? dibangunlah taman baru di tempat yang pada waktu itu, justru masyarakat kampung padat miskin yang memerlukan ruang bersama mereka untuk bermain dan konsepnya adalah park bukan garden," lanjutnya.

Lihat Juga : Tren Elektabilitas 3 Capres-Cawapres Usai Putusan MK

Anies berpendapat larangan menginjak rumput di taman itu hal aneh. Menurutnya, taman justru ada untuk bermain. Dia pun menyinggung larangan menginjak rumput di Monas.

Menurut Anies, larangan menginjak rumput di Monas itu membatasi ruang gerak dan interaksi warga.

"Banyak dilarang injak rumput, lah kalau dilarang injak rumput, terus rumputnya buat ditonton? Yang bisa nonton rumput itu rumah besar. Itu menikmati buat nonton. Kalau anak-anak dari kampung, [rumput taman] itu tempat bermain," kata Anies.

"Monas yang segede gitu dilarang menginjak rumput, gimana coba? Apa yang terjadi? Maka ruang interaksi terbatas," imbuhnya.

Sebelumnya, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies melalui Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas mencabut larangan menginjak rumput di kawasan tersebut pada Januari 2018.

Janji rumah untuk pekerja informal hingga freelance

Sebelumnya, Anies juga mengumbar janji akan mempermudah kredit pemilikan rumah (KPR) bagi pekerja sektor informal hingga pekerja independen dan freelance.

"Salah satu misi utama kita adalah membuat KPR untuk semua, bagaimana kredit perumahan rakyat itu bisa diakses untuk semua. Begitu juga para seniman, para budayawan, pekerja-pekerja seni, mereka itu adalah orang independen bukan informal," kata Anies di talkshow tersebut.

Anies menjelaskan selama ini aturan KPR di perbankan hanya mudah diakses oleh pekerja di sektor formal, sementara pekerja lain kesulitan. Bahkan, lanjutnya, anak muda mempertanyakan kapan mereka bisa KPR.

Menurut Anies, harus ada deregulasi terkait pendanaan KPR. Bukan hanya terkait perbankan, melainkan juga untuk pelaku usaha di bidang perumahan.

"Mereka [bisa] mendapatkan insentif agar bisa menyediakan kebutuhan rumah itu," ujarnya.

"Itu misi kita dan itu artinya sinkronisasi dari mulai kebijakan suku bunga, kemudian insentif pajak, kemudian kerja sama penyediaan lahan agar lahan-lahan, yang kesulitan lahan itu bisa ditangani," imbuhnya.

Lihat Juga : WHAT THE FACT! POLITICS Cak Imin Ungkap Pasangan Paling Berat Dihadapi di Pilpres 2024

Perubahan di BUMN

Anies juga menilai peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu perubahan, di mana tak lagi semata-mata mencari profit dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami melihat peran BUMN harus dilakukan perubahan," ujar Anies.

"Karena pendapatan negara itu utamanya diambil dari pajak. Yang kedua pendapatan nonpajak khususnya pada ekstrasi dari alam," imbuhnya.

Alih-alih dijadikan pencari profit, Anies menilai BUMN semestinya berperan untuk mencari benefit. Sebab, kata Anies, jika BUMN hanya berpikiran mencari profit, maka akan rentan terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain.

"Yang namanya korporasi ini tugasnya bukan mencari profit, tapi menciptakan benefit. Karena itulah dia milik negara, kalau perusahaan, badan usaha milik negara itu ditekannya untuk menghasilkan profit maka potensi conflict of interest-nya besar," tuturnya.

Menurutnya, peran-peran yang bisa dikerjakan oleh swasta tidak seharusnya dikerjakan negara.

"Negara itu mengerjakan yang sulit dikerjakan oleh swasta. Ada sektor-sektor strategis yang memang untuk kepentingan nasional yang memang dipegang oleh negara," ujar dia.

Lihat Juga : KPU: Debat Capres Digelar 5 Kali Selama Kampanye Pilpres 2024

Anies saat ini telah mendaftar ke KPU sebagai capres dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres. Pengumuman lolos pendaftaran akan dilaksanakan pada 13 November mendatang.

Anies dan Cak Imin juga telah membuat segepok visi misi jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Beberapa di anataranya berkaitan dengan isu perkotaan dan hunian.

Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies juga mempunyai program rumah DP nol persen. Namun, realisasinya masih jauh dari target.

Bahkan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan Pemprov merevisi target pembangunan rumah DP 0 Rupiah dari 232.214 unit menjadi 10 ribu unit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.