Fraksi PDIP Usul Bentuk Panja Netralitas TNI, Golkar Minta Bukti Dulu

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menyebut usulan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pemilu 2024 belum menjadi urgensi dan agenda Komisi I.

"Kalau pembentukan panja itu kan harus bulat dan itu belum menjadi agenda di dalam rapat internal Komisi I, yang saya rasa pada saat ini belum dijadwalkan," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/11).

Lihat Juga : TNI Kerahkan 446 Ribu Prajurit Amankan Pemilu 2024

Fraksi Golkar, lanjut Bobby, juga belum menemukan indikasi atau potensi ketidaknetralan TNI menjelang kontestasi Pemilu 2024. Ia mewanti-wanti usulan pembentukan panja netralitas TNI yang pertama kali diungkapkan oleh Fraksi PDIP itu jangan sampai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Kalau misalkan panja netralitas, buktinya tidak netral apa? lantas indikasinya tidak netral apa? kan, tentu harus ada itu," kata Bobby.

"Sehingga kita memastikan bahwa hasil panja itu memang ada solusi, ada manfaat, tapi bukan menimbulkan polemik di publik, apalagi dalam masa persiapan pelaksanaan pemilu," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto sebelumnya mengusulkan pembentukan panja netralitas TNI jelang Pemilu 2024. Ia menyebut pembentukan Panja itu sekaligus juga untuk menjaga marwah DPR.

Utut memahami Panglima TNI beserta tiga kepala staf memang berniat untuk netral seraya menyinggung karakteristik tentara yang tegak lurus terhadap atasannya.

Namun, di sisi lain ia juga mempertanyakan sikap TNI: apabila nantinya presiden selaku panglima tertinggi memerintahkan hal yang salah, apakah mereka berani menolaknya. Dengan demikian, Utut menyarankan agar Komisi I membentuk panja netralitas tersebut.

Lihat Juga : Pesan Panglima TNI untuk KSAD Baru: Jaga Netralitas di Pemilu 2024