Gerindra Kritik Usul PDIP: Panja Netralitas Polri Logika yang Aneh

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan usulan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri pada Pemilu 2024 tidak masuk akal dan cara berpikir logika yang aneh.

"Panja netralitas KPU, panja netralitas Bawaslu, panja netralitas Komnas HAM, enggak masuk akal. Karena tupoksi kerjanya itu kan tupoksi kerja komisi secara keseluruhan," kata Habib di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).

Lihat Juga : ENSIKLOPEMILU UU Pemilu: ASN Jadi Tim Kampanye Bisa Dipenjara 1 Tahun

Habib meyakini apabila Panja tersebut terealisasi, hanya sebagian anggota komisi yang menjadi Panja. Menurutnya, kondisi itu malah mengkhawatirkan karena tak semua anggota komisi bisa memantau dan memastikan netralitas di Pemilu 2024.

"Soal netralitas itu kan sudah ada aturannya, baik di UU Polri, UU yang mengatur tentang intelijen, itu sudah ada, sudah jelas. Kala ada fakta ketidaknetralan, jelas ya baru kita persoalkan, kita tanyakan lewat komisi," ujar Habib.

"Kalau untuk membentuk Panja itu saya pikir logika yang aneh, dan saya pikir, coba deh cek di rekan-rekan komisi III yang lain ya. Setahu saya semangat untuk membentuk Panja itu sepertinya sudah semakin menurun, enggak ada," katanya menambahkan.

Isu netralitas aparat di Pemilu 2024 belakangan tengah mengemuka. Komisi I DPR beberapa waktu lalu telah sepakat membentuk Panja netralitas TNI yang dipimpin Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto.

Lihat Juga : LSI Denny JA: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Merosot Tajam, AMIN Melonjak

Wacana serupa juga bergaung di Komisi III, Anggota Komisi III Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengusulkan pembentukan Panja netralitas Polri. Ia mengaku usulan itu terinspirasi dari langkah Komisi I dengan Panja netralitas TNI.

Selain itu, ia menilai akhir-akhir ini netralitas Polri juga kerap disorot. Trimedya meminta Ketua Komisi III Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul memimpin langsung panja tersebut.

"Saya kira komisi III juga kami mengusulkan saudara ketua kita buat panja pengawasan netralitas Polri," kata Trimedya.