Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku tidak mendapat tekanan pada masa Pilpres 2019 lalu.
Hal itu disampaikan merespons pernyataan Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andika Perkasa yang merasa dapat tekanan sewaktu masih menjabat KSAD saat Pilpres 2019.
Kala itu, Yudo mengaku masih menjabat sebagai Pangkoarmabar. Perintah yang ia peroleh dan jalankan adalah memastikan TNI netral.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Waktu 2019 saya waktu itu masih Panglima Armada Barat. Rasanya tidak ada tuh waktu itu penekanan dari KSAL, waktu itu juga ya kita laksanakan perintahnya hampir sama kayak kita ini. Netral, netral, netral," kata Yudo saat kick-off posko pengaduan netralitas TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur, Senin (20/11).
Ia mengaku juga tidak mendapat tekanan terkait Pilpres 2024 saat menjabat sebagai Panglima TNI saat ini.
"Sampai saat ini kalau ditanya soal tentang penekanan enggak ada itu yang tekan-tekan saya, saya santai-santai aja, wong enggak ada yang tekan, ya alhamdulillah enggak ada penekanan-penekanan itu karena saya dari awal sudah saya sampaikan bahwa TNI netral, netral, dan netral," kata Yudo.
Demi mewujudkan komitmen netralitas, Mabes TNI dan satuan di daerah telah membuka posko pengaduan mulai hari ini.
Yudo mengatakan masyarakat dapat mengadu di posko yang telah dibuka apabila mendapati prajurit dan PNS TNI melakukan politik praktis.
"Kalau mungkin kemarin-kemarin kita tidak ada posko mungkin ke Bawaslu atau sebagainya, sekarang di posko TNI di satuan-satuan, kita dirikan pos-pos itu sehingga memudahkan masyarakat apabila ada TNI yang tidak netral," katanya.
Selain mendatangi secara langsung, ia mengatakan pengaduan juga bisa dilakukan lewat media sosial TNI. Yudo meminta masyarakat agar tidak takut melapor.
Ia mengatakan jika masyarakat melapor dan mendapat ancaman dari anggota TNI yang dilaporkan, maka anggota itu bisa mendapat hukuman lebih berat.