Gerindra Curigai Kemenkumham Ganti Banyak Kalapas Jelang Pemilu 2024

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto curiga dengan sikap Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang mengganti banyak kepala lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah.

Pasalnya, itu dilakukan menjelang Pemilu 2024. Kecurigaan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Menkumham Yasonna Laoly di DPR pada Selasa (21/11).

"Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat Pemilu, Kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres," kata dia.

Mulanya, Wihadi mengetahui ada sejumlah kepala lapas di Jawa Timur yang diganti. Dia tahu itu karena terjadi di dapilnya.

Setelah dicek lebih lanjut, ternyata bukan hanya di Jawa Timur tetapi juga di banyak daerah lainnya. Ia lantas mempertanyakan apa urgensi penggantian kalapas menjelang Pemilu 2024.

Wihadi menekankan bahwa lapas ibarat wilayah khusus. Saat pemilu, semua petugas pemungutan suara berasal dari kalangan sipir.

Dia mengatakan KPU tidak bisa terlibat langsung. Begitu pun saksi-saksi dari partai politik. Semua dilaksanakan oleh sipir atau petugas di masing-masing lapas.

Bisa saja sipir ataupun petugas lapas lainnya memonopoli hasil suara warga binaan. Pasalnya, warga binaan atau narapidana pasti takut dengan sipir dan akan selalu menurut perintah.

Atas dasar itu, ia ingin pengawasan di lapas bisa dilakukan dengan optimal saat pemungutan suara Pemilu 2024 nanti.

Wihadi lalu mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dia mengusulkan itu demi pengawasan yang optimal saat pemungutan suara Pemilu 2024.

"Jadi untuk pemasyarakatan, saya usulkan untuk dibentuk Panja," kata Wihadi.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut keraguan para anggota dewan soal netralitas di Lapas tidak relevan.

Sebab menurutnya dalam gelaran Pemilu 2024, setiap TPS khusus juga ada saksi yang salah satunya berasal dari parpol.

"Sekarang memang lagi persoalan soal netralitas ini, saya lihat di banyak media," kata Yasonna.

Yasonna memastikan sejauh ini tidak ada permasalahan terkait kecurangan di Lapas, pun menurutnya kejadian yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak itu tidak terjadi di Pemilu 2019 lalu.

"Saya ditanya, saya kira 2019 di lapas tidak ada masalah. Lapas Malang itu pak Wihadi, yang menang di situ caleg Gerindra, boleh di-crosscheck itu," kata dia.