Ganjar Sebut TPN Kumpulkan Berkas Laporkan Acara Kades ke Bawaslu

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan Tim Pemenangan Nasional (TPN), tengah menyiapkan berkas untuk melaporkan ribuan kepala desa (kades) yang memberi sinyal mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Iya, biar nanti dikerjakan TPN," kata Ganjar, ditemui di Kampus C Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Rabu (22/11).

Ganjar mengatakan, TPN saat ini sedang menghimpun sejumlah bukti. Sebelum akhirnya membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Mereka (TPN) yang mengumpulkan data," ucapnya.

TPN adalah timses untuk memenangkan dirinya dan cawapres Mahfud MD dalam Pilpres2024 mendatang. Pilpres2024 diikuti tiga paslon: Anies Baswedan-Mahfud MD, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud

Lihat Juga : Anies Janji Bebaskan PBB untuk Sekolah Hingga Universitas Swasta

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun agar proses penyelidikan hingga penindakan terhadap ribuan kades bisa dilakukan dengan jujur dan adil.

"Mudah-mudahan semuanya bisa jurdil," ujar dia.

Sebelumnya, delapan organisasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberi sinyal dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sinyal dukungan itu ditunjukkan dengan langkah Desa Bersatu yang mengundang Prabowo-Gibran di acara Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/11).

Koordinator Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muhammad Asri Annas mengatakan Prabowo-Gibran adalah pasangan capres dan cawapres yang peduli dengan desa.

Meski begitu, Ia menuturkan pihaknya tidak mau secara tegas mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sebab, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU).

Aturan itu secara tegas tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Pasal 490, bahwa kepala desa dilarang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.

"Kalau mau memberikan dukungannya penuh kepada capres atau cawapres, tidak harus deklarasi kalau kami mau," kata Annas.

Lihat Juga : Mendes Sentil Kades Sinyal Dukung Prabowo: Bahaya Kalau Tak Netral

Sementara itu, Bawaslu menyatakan akan memeriksa panitia acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang hanya mengundang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Gibran hadir dalam acara itu, sementara Prabowo tak bisa datang.

"Kita lagi panggil panitianya itu rencananya, secepatnya," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11).

Bagja mengatakan kepala desa dilarang dilibatkan dalam proses kampanye. Kepala maupun perangkat desa juga dilarang menyatakan dukungan terhadap kandidat mana pun.

Kemudian, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Bagja mengatakan berdasarkan pemantauan di lokasi, tidak ada ajakan untuk memilih Prabowo-Gibran.

"Di sana ada ajakan enggak? Laporan dari pengawas yang ada, tidak ada ajakan memilih," kata Bagja.

Namun, Bagja mengaku akan mendalami lebih lanjut video hasil pemantauan tim lapangan. Ia pun mengingatkan bahwa acara tersebut tetap berpotensi mengandung unsur pelanggaran.

Menurutnya, acara yang melibatkan unsur aparat desa mestinya harus netral. Ia menyebut kepala desa atau perangkat desa bisa disanksi pemberhentian.

"Ingat, larangan kampanye Pasal 280. Kampanye ya. Sekarang kampanye atau tidak? Belum Kan. Jadi harus hati-hati," ujarnya.

Lihat Juga : Iklan Susu Prabowo Diadukan ke Bawaslu, Gerindra Sebut Pakai AI