DPR Sentil Mahfud MD soal Tudingan Anggota Dewan Minta Proyek

Sejumlah anggota DPR meminta Menko Polhukam Mahfud MD menyebut nama anggota dewan yang keras dalam rapat, namun justru meminta proyek untuk kepentingan pribadi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan kondisi tersebut bisa saja terjadi pada era Mahfud duduk di DPR atau saat ini. Namun, Habib menilai dugaan permainan proyek juga bisa terjadi di lingkungan Kemenko Polhukam.

Lihat Juga : Prabowo di UMS: Saya Sangat Nyaman di Kalangan Muhammadiyah

"Saya sepakat dengan Pak Mahfud. Mungkin yang Pak Mahfud maksudkan terjadi di era beliau menjadi anggota DPR. Mungkin juga peristiwa tersebut juga terjadi di era DPR sekarang," kata Habib saat dihubungi, Jumat (24/11).

Namun, politikus Partai Gerindra itu meyakini oknum pejabat seperti dituduhkan Mahfud bisa terjadi di mana saja dan lembaga mana pun. Ia hanya menilai Mahfud mestinya bisa melaporkan kasus tersebut.

"Yang terpenting setiap orang yang mengetahui atau melihat pelanggaran pidana seharusnya membuat laporan," katanya.

Terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman juga meminta Mahfud menyebut nama. Ia mengaku tak tahu sosok oknum anggota dewan yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

Sebagai teman, Benny mengaku tak ingin mempermasalahkan tudingan Mahfud. Namun, ia mengingatkan jika pernyataan tersebut disertai data, mestinya laporkan saja ke KPK.

"Dari dulu juga orang-orang yang main proyek di DPR itu kan dilaporkan ke KPK, ada yang kena ada yang," kata Benny saat dihubungi.

Lihat Juga : ANALISIS Firli Tersangka Korupsi, Titik Nadir KPK Era Jokowi

Mahfud yang sekaligus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga itu sebelumnya mengungkap konflik kepentingan di pusaran anggota DPR RI dengan menggunakan kewenangannya untuk demi kepentingan pribadi.

Menurut Mahfud, banyak anggota dewan yang sok keras dalam rapat bersama menteri atau wakil pemerintah. Namun, sikap keras tersebut justru digunakan untuk memesan proyek dari negara.

"Kadang kala menteri itu ditekan, sesudah ditekan gitu, bicara keras. Nanti sesudah keluar dari sidang, lalu pesan proyek, itu DPR, banyak itu, conflict of interest," ucap Mahfud dalam dialog publik dengan PP Muhammadiyah di kampus UMJ, Kamis (23/11).

Mahfud mencontohkan banyak anggota dewan yang berlatar belakang pengusaha. Dengan latar belakang itu, tak sedikit anggota dewan yang memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha mereka pribadi.

"Misalnya di lembaga legislatif, di lembaga legislatif itu ada orang yang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan," ucap Mahfud.

"Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya, digarap di legislatif, dalam forum rapat kerja dan sebagainya," imbuhnya.