Firli Masih Boleh Datang ke KPK, Tapi Tak Punya Kewenangan Apa-apa

Firli Bahuri masih diperbolehkan mendatangi kantornya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diberhentikan sementara dari jabatan ketua oleh Presiden Joko Widodo.

Akan tetapi, Firli sudah tidak punya kewenangan apa-apa dalam menangani perkara di KPK.

"Kalau ke kantor sah-sah saja. Tugas dan kewenangannya itu diberhentikan, tidak boleh dia mengambil keputusan," ucap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Sabtu dini hari (25/11).

Tanak mengatakan keppres Jokowi otomatis berlaku. Dengan kata lain, Firli sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPK.

Nawawi Pomolango yang kini mengisi posisi Ketua KPK sementara sesuai dengan Keppres yang ditandatangani Jokowi.

Tanak menyebut KPK juga akan langsung memutus akses Firli Bahuri usai tak lagi menjadi Ketua KPK sementara.

"Pemutusan akses sejak adanya Keputusan Presiden, maka akses beliau sebagai pimpinan atau ketua itu terputus untuk sementara waktu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ucap Tanak.

Johanis menyatakan empat pimpinan KPK akan berembuk apakah memberi bantuan hukum kepada Firli untuk menghadapi kasus dugaan korupsi di Polda Metro Jaya atau tidak.

"Tentunya tidak diputuskan satu pimpinan. Pimpinan KPK ada lima, sekarang tinggal empat, tentu keputusan tetap kolektif kolegial," kata Johanis.

"Kalau ada satu pimpinan [Alexander Marwata] yang menyatakan akan memberikan bantuan hukum, nanti akan dipertimbangkan kembali berdasarkan hasil rapat bersama oleh pimpinan," tandasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menandatangani Keppres tentang pemberhentian sementara Firli dari Ketua KPK saat tiba di Bandara Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat, 24 November 2023 malam. Jokowi menunjuk Nawawi menjadi Ketua KPK sementara.

"Keppres ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat malam, 24 November 2023, setiba dari kunjungan kerja dari Kalimantan Barat," ucap Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan tertulis.

Firli diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya pada Rabu (22/11) tengah malam.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada Rabu, 22 November 2023 malam. Menurut tim penyidik, sudah terdapat kecukupan bukti untuk menjerat jenderal polisi (purn) bintang tiga tersebut.