Istana Respons Kritik Timnas AMIN soal IKN

CNN Indonesia

Selasa, 28 Nov 2023 14:45 WIB

Koordinator Stafsus Presiden menilai kritik soal IKN dari kubu AMIN jelang Pilpres 2024 adalah bagian dari upaya kampanye, tapi jangan lupa sudah ada UU IKN. — Momen saat Presiden Joko Widodo memimpin ritual Kendi Nusantara di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (Arsip Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNN Indonesia --

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tak mempermasalahkan kritik soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilayangkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) baru-baru ini.

Ari mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi sehingga kritik merupakan hal yang lumrah. Di sisi lain, ia juga menilai kritik tim AMIN itu bisa saja sebagai janji politik mendekati Pilpres 2024.

"Ini negara demokrasi, dan kita tahu saat ini masa kampanye pemilu. Jadi pendapat politik, janji politik, itu pasti akan muncul ya dalam masa kampanye pemilu," kata Ari di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/11).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ari menyebut IKN juga sudah memiliki legalitas atau payung hukum dalam bentuk Undang-undang (UU), sehingga semua pihak menurutnya wajib mengikuti amanat hukum tersebut.

"Tetapi yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan UU IKN, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate," ujarnya.

Lihat Juga :

Beda Sikap AMIN, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud soal IKN

Sebelumnya, kubu pasangan AMIN kompak melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kritik itu dilontarkan Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Anies misalnya menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, namun justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.

Padahal menurutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.

Terpisah, Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.

Sementara PKS menyebut mereka bakal mengupayakan untuk memperjuangkan Jakarta sebagai Ibu kota adalah salah satu gagasan yang akan dibawa dalam Pemilu 2024. Sedangkan PKB menyinggung potensi ketimpangan baru dari mega proyek itu.