Ganjar Bicara Opsi DPR Pakai Hak Konstitusi Jika Pemilu Tak Adil

Calon presiden nomor urut satu, Ganjar Pranowo mengatakan rekan-rekannya di DPR bakal menggunakan hak yang dimiliki jika Pemilu 2024 berjalan secara tidak jujur dan adil (jurdil).

Pernyataan itu disampaikan Ganjar merespons kabar soal sejumlah dugaan intimidasi yang diterima masyarakat.

"Bapak ibu, teman-teman dari relawan, ada kawan-kawan dari DPR yang akan menggunakan seluruh hak konstitusinya jika pemilu ini tidak jurdil," kata Ganjar di acara konsolidasi relawan, Jakarta, Senin malam (27/11).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tak menjelaskan hak konstitusi yang dimaksud. Apakah itu hak angket, interpelasi atau hak menyampaikan pendapat.

Ketiganya merupakan hak anggota anggota dewan yang diatur dalam UU MD3 terkait penyalahgunaan pelaksanaan UU dalam kebijakan eksekutif.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengatakan ada kepala desa di Jawa Tengah yang diperiksa polisi.

Ganjar mengaku geram saat mendengar informasi itu. Dia lantas menghubungi kepala desa yang diperiksa untuk mencari tahu apa penyebabnya.

"Saya sudah mendapatkan laporan kades mulai diperiksa. Maaf, maaf, saya tidak bisa lagi diam. Dan saya kontak apa yang sebenarnya terjadi," kata Ganjar.

Ganjar lalu meminta relawan agar pasang telinga dan mata untuk melihat dinamika yang terjadi. Ganjar menegaskan bakal akan menuntaskan agenda reformasi yang tertunda.

Menurut dia, reformasi tak bisa berbelok kanan kiri. Reformasi yang telah diperjuangkan masyarakat harus berada di jalan yang lurus.

"Kita bapak ibu yang akan menjaga agenda Reformasi di mana mahasiswa menjadi kurban saat itu agar tercapai pada tujuan. Tidak boleh bengkok kanan, tidak boleh bengkok ke kiri, dan kekuatan rakyat akan pastikan lurus ke depan," kata dia.