Terkendala Izin TPS, KPU Akan Gunakan Pemilu Pos untuk Hongkong-Makau
Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan menerapkan metode pemungutan suara lewat jalur pos untuk pemilihan presiden dan pileg 2024 di China, yakni di Hongkong dan Makau.
Komisioner KPU Idham Kholik mengatakan metode pemungutan suara itu dipilih karena pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di sana terkendala izin. Sebab, waktu pemungutan suara bersamaan dengan hari raya Cina.
"Pemerintah Tiongkok tidak memberikan rekomendasi untuk mengadakan pemilu pemungutan suara atau pendirian TPS LN [luar negeri] di luar premis KJRI dengan pertimbangan pada tanggal 13 Februari 2024 masih dalam suasana liburan nasional Chinese New Year," kata Idham, Selasa (28/11).
Idham menyebut pemerintah China hanya mengizinkan pendirian TPS LN di dalam KJRI. Namun, daftar pemilih tetap (DPT) WNI di China terbilang banyak.
Berdasarkan catatannya, ada 164.691 DPT di China. Idham menjelaskan ada TPS LN di lokasi gedung KJRI, maka berpotensi akan ada antrian yang panjang mengular ke jalan utama kota Hong Kong.
"Karena luas area gedung di Hong Kong pada umumnya sempit, efek padatnya kota tersebut," ucap dia.
Meski begitu, dia mengaku KPU masih terus berkoordinasi dengan pemerintah Tiongkok untuk mencari jalan tengah yang pas. Saat ini, PPLN Hong Kong dan Makau sedang mengonslidasikan ke Pengawas LN Hong Kong dan Makau terkait situasi tersebut.
"PPLN Hong Kong dan Makau juga akan melaporkan ke KPU RI terkait izin dari Pemerintah Beijing untuk pendirian TPS di area publik," ucap dia.
Terkait alternatif pemungutan suara lewat pos, KPU juga mengaku masih mengkaji. Hal itu akan dilakukan jika TPS LN tak bisa didirikan di sana.
"Nanti KPU akan kaji rancangan kebijakan pemungutan suara lewat pos untuk 164.691 orang (DPT Hong Kong dan Makau)," ucap dia.
Namun, metode pemungutan suara tersebut juga mempunyai kelemahan. Idham mengatakan kendalanya adalah potensinya surat suara tidak seratus persen sampai ke pemilih Hong Kong dan Makau yang mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI)
"Karena post mail box (kotak surat pos) di rumah atau apartemen majikan PMI belum tentu dibuka dan terkadang majikan PMI tak memberikan surat suara pos ke pemilih PMI yang terdaftar dalam DPT tersebut," ucap dia.