Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan memilih program contract farming atau pertanian kontrak dibanding food estate atau lumbung pangan. Sebab, menurutnya, uang dari program food estate tak mengalir ke masyarakat tetapi ke korporasi.
Diberitakan detikcom, Anies menjelaskan lewat program contract farming, sentra-sentra pertanian akan dijadikan mitra. Pemerintah akan menyiapkan regulasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya. Sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu," kata Anies saat berkampanye di kebun petani hortikultura Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).
Anies berpendapat cara itu lebih adil. Sementara itu, dengan food estate, dana yang ada diberikan ke tempat lain yang dikelola korporasi.
Ia mengatakan dana itu seharusnya bisa diterima langsung oleh rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut hal ini menjadi alasan ia dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendorong program contract farming.
"Itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk produksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya," ujarnya.
Lihat Juga : |
Selain itu, Anies mengatakan pihaknya akan mengubah kebijakan terkait tata niaga pangan. Dia mengatakan AMIN akan mendorong investasi di sektor yang mudah menyerap tenaga kerja.
"Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang akan diubah terkait dengan tata niaga pangan, terkait dengan investasi yang di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Investasi kita didorong tinggi tapi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja. Kita mau ubah investasinya didorong di sektor yang menyerap tenaga kerja. Jadi perubahan-perubahan seperti itu karena kalau presiden dan wakil presiden sudah ada periodenya, tapi kebijakannya yang akan diubah," ujarnya.
Baca selengkapnya di sini.
(tim/tsa)