KPA Sindir Rencana Reforma Agraria Ketiga Capres Hanya Lip Service

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyindir rencana reforma agraria yang diusung ketiga pasangan peserta Pilpres 2024 hanya lip service.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut rancangan reforma agraria yang tertuang dalam visi-misi ketiga paslon tidak konsisten dan justru bertentangan dengan program pembangunan yang diusung.

"Jika ditelaah dan dianalisa lebih dalam, agenda reforma agraria para kandidat masih seperti gula-gula atau sekedar tempelan program untuk menarik suara dari petani dan masyarakat pedesaan," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (11/12).

Dewi mengatakan KPA juga mengkritisi sejumlah agenda pembangunan dalam visi-misi ketiga paslon yang justru kontraproduktif dengan reforma agraria.

Salah satunya keberlanjutan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) selama 160 dan 190 tahun bagi investor yang menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu, KPA turut menyoroti langkah ketiga paslon yang masih belum menempatkan reforma agraria sebagai landasan utama program pembangunan nasional di bidang agraria dan pedesaan.

Dewi mengingatkan bahwa mandat tentang keadilan dan kedaulatan agraria bagi seluruh masyarakat telah diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria tahun 1960.

Dalam UU tersebut, ia menjelaskan bahwa negara telah diwajibkan untuk mengatur kepemilikan tanah dan memimpin penggunaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

"Seharusnya para kandidat memiliki visi-misi untuk mengembalikan agenda reforma agraria sesuai aspirasi rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kedaulatan bangsa atas sumber agraria," jelasnya.

Oleh karena itu, ia menilai siapapun yang terpilih nantinya, Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah yang besar di sektor reforma agraria untuk mengatasi ketimpangan struktur penguasaan tanah.

Dewi mengatakan pihaknya mendorong ketiga paslon Capres-Cawapres mengambil langkah penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah kepada rakyat.

Melalui cara itu, diharapkan bakal transformasi sosial dan semakin menguatkan posisi masyarakat di pedesaan.

"Dengan begitu kita bisa melihat relasi baru antara pertanian, perikanan, perkebunan rakyat dengan industri yang saling menyokong dan ada relasi desa dengan kota yang saling menguatkan," kata dia.