Anies-Prabowo Saling Serang soal Demokrasi di Debat Pilpres 2024
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saling serang di debat pertama Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Anies menyebut salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Indonesia selalu rendah.
Tak hanya itu, masyarakat juga tidak percaya dengan proses demokrasi yang saat ini berjalan.
Menurutnya, perlu ada kebebasan berpendapat agar masyarakat kembali mempercayai demokrasi. Kemudian, oposisi bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang, serta ada proses pemilu yang transparan, jujur dan adil.
Lihat Juga :DEBAT PERTAMA CAPRES Prabowo soal Putusan Usia Cawapres di MK: yang Intervensi Siapa? |
"Dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Indeks demokrasi kita menurun. Kedua, minim sekali oposisi. Sekarang tujuannya besok bisakah pemilu netralitas dengan adil dengan jujur," kata Anies.
Prabowo pun menanggapi pernyataan Anies. Ia menilai Anies terlalu berlebihan dalam mengeluhkan demokrasi. Padahal, Anies terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta salah satunya berkat dukungan dari oposisi.
"Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang usung bapak. Kalau demokrasi tidak berjalan tidak mungkin anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anies Anda ke rumah saya, Anda terpilih," ujar Prabowo.
Lihat Juga :DEBAT PERTAMA CAPRES Ganjar Ingatkan Pemerintah Tidak Boleh Baper Dikritik Masyarakat |
Anies mengatakan pemerintah dan oposisi sama-sama memiliki posisi yang terhormat. Namun, tak semua orang tahan untuk menjadi oposisi, termasuk Prabowo.
"Pak Prabowo tidak tahan jadi oposisi. Beliau sendiri menyampaikan tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis dan berusaha. Karena itu harus berada di kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, uang, kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," ucap Anies.
(lna/isn)