Jakarta, CNN Indonesia --
Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden menjadi salah satu momen penting dalam 2023. Tiga pasangan calon telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 13 November 2023. Sehari setelahnya, KPU juga rampung mengundi nomor urut paslon.
Mereka yakni pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN). Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Namun demikian, terlihat jalan panjang sebelum tiga paslon itu resmi berlaga atau menjadi peserta Pilpres 2024. CNNIndonesia.com telah merangkum kronologi capres dan cawapres 2024, sebagaimana berikut:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies-Muhaimin
Anies Baswedan pertama kali diusung menjadi bakal capres oleh Partai NasDem pada 3 November 2022 di NasDem Tower. Deklarasi itu dilakukan NasDem lebih cepat dari rencana sebelumnya, yakni pada 10 November 2022.
Sebelum memantapkan deklarasi pada Anies, parpol yang dinahkodai Surya Paloh itu telah memutuskan ada tiga nama bakal capres sebelumnya dalam forum Rakernas pada Juni 2022. Muncul nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa.
Kala itu, langkah NasDem dinilai tergesa-gesa dan disebut telah membuat hubungan antara NasDem beserta Paloh dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi renggang. Namun Paloh menegaskan NasDem tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin lantaran mereka masih menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju.
NasDem sebelum mendeklarasikan Anies juga kerap bertemu dengan Partai Demokrat dan PKS. Mereka berencana membentuk Koalisi Perubahan pada 10 November 2022. Namun deklarasi koalisi itu molor dan terkesan maju-mundur.
Bahkan beberapa kader parpol itu sempat saling menyindir. Koalisi Perubahan sempat dinilai gagal berlayar kala itu.
Namun pada 26 Januari 2023, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeluarkan pernyataan tertulis yang menyatakan dukungan mereka kepada Anies sebagai capres. Lalu pada 2 Maret 2023, mereka resmi mendeklarasikan Anies untuk maju sebagai capres 2024.
Sementara PKS telah menyatakan dukungan kepada Anies pada 30 Januari 2023.
Namun deklarasi resmi dukungan PKS bagi Anies diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, 23 Februari 2023.
PKS mengatakan salah satu kriteria capres yang mereka dukung adalah sosok yang menjadi simbol perubahan. Kriteria kedua adalah capres yang berkarakter nasionalis-religius. Dan kriteria ketiga adalah yang memiliki peluang besar untuk menang.
Dengan resminya dukungan ketiga parpol kepada Anies, jalan pembentukan Koalisi Perubahan semakin dekat. Selanjutnya ketiga parpol resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres pada 23 Maret 2023.
Pembentukan koalisi ini diumumkan oleh tim kecil KPP di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Nota kesepakatan pembentukan koalisi pun telah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, serta Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Salah satu poin dalam kesepakatan adalah menyerahkan pemilihan bakal calon wakil presiden kepada Anies.
Dengan pembentukan KPP, Anies berhasil mendapat tiket maju ke Pilpres 2024 alias melampaui ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen sebab total persentase presidential threshold tiga parpol di KPP apabila digabungkan adalah 25,03 persen.
Berlanjut sekitar Mei 2023, KPP sempat mewacanakan lima nama cawapres yang sedang digodok koalisi.
Anggota Dewan Syuro PKS Sohibul Iman mengungkap tiga dari lima sosok yang digadang jadi cawapres Anies kala itu adalah AHY, kader PKS sekaligus mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Sementara Demokrat tak mengelak telah mengajukan AHY sebagai bacawapres Anies. Kemudian PKS juga mengakui sudah mengajukan nama Ahmad Heryawan. NasDem kala itu juga sempat mengusulkan nama Khofifah. Namun, nama-nama tersebut baru sekadar wacana lantaran tak kunjung diumumkan.
Demokrat hengkang
Dinilai mengalami jalan buntu, kabar mengejutkan tiba-tiba datang dari Demokrat yang memutuskan hengkang dari KPP pada 1 September 2023. Demokrat memutuskan keluar lantaran muncul isu Anies memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bacawapres.
Demokrat selaku salah satu pengusung Anies merasa keputusan itu diambil sepihak oleh NasDem dan Anies. Padahal, Demokrat mengklaim Anies secara tertulis dan juga lisan sempat meminang AHY sebagai cawapresnya.
Puncak amarah Demokrat, pada 1 September mereka langsung menggelar rapat Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Ketua MTP Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Usai pertemuan, Majelis Tinggi menyatakan Demokrat membatalkan dukungan mereka terhadap Anies di Pilpres 2024. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan hal itu resmi membuat tim kecil atau tim 8 KPP bubar.
Sementara itu, wacana duet Anies dan Cak Imin mulai ramai muncul ke publik pada 30 Agustus 2023. Padahal, PKB kala itu masih menjadi anggota Koalisi Indonesia Maju yang berisikan Gerindra, PAN, Golkar.
PKB kemudian menggelar rapat pleno di Surabaya, Jawa Timur pada 1 September 2023, dan hasilnya menyatakan langsung bergabung dengan koalisi Anies dan mengusung Anies-Muhaimin. Kemudian, sehari setelahnya Anies dan Cak Imin dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres di Hotel Majapahit Surabaya. Pada momen ini hanya hadir petinggi NasDem dan PKB.
Namun, pihak PKS tak hadir pada momen deklarasi lantaran harus membahas terlebih dulu nama Cak Imin sebagai cawapres di forum musyawarah Majelis Syuro PKS.
Selanjutnya pada 15 September 2023, PKS memutuskan untuk tetap berada di Koalisi Perubahan dan mendukung Anies-Cak Imin untuk maju pada Pilpres 2024. Keputusan itu diambil setelah Majelis Syuro PKS menggelar Musyawarah IX di DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Dengan begitu, Koalisi Perubahan kini terdiri dari NasDem, PKB, PKS. Pasangan yang kemudian disebut sebagai AMIN ini mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024 pada 19 Oktober 2023.
Baca halaman selajutnya: Prabowo-Gibran hingga Ganjar-Mahfud
Prabowo-Gibran
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan bahwa dirinya akan maju menjadi capres 2024 melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra 2022 di Sentul International Convention Center, Bogor pada 12 Agustus 2022.
Masih dalam rangkaian acara itu, sehari setelahnya Gerindra dan PKB resmi meneken piagam deklarasi koalisi. Adapun piagam deklarasi koalisi itu berisi lima poin kerja sama yang disepakati kedua parpol itu, salah satu di antaranya capres dan cawapres akan ditentukan bersama-sama oleh dua ketum parpol.
Pada 23 Januari 2023, kedua partai secara resmi membuka Sekretariat Bersama yang diresmikan oleh kedua Ketua Umum masing-masing partai, mereka juga menamakan koalisi mereka sebagai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Kala itu, PKB menyerukan agar Cak Imin menjadi cawapres Prabowo.
Pada 30 Juli 2023 di acara HUT ke-25 Partai Bulan Bintang (PBB), mereka resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dari PBB. Dengan demikian, kala itu KKIR berjumlah tiga parpol.
Di sisi lain, Partai Golkar, PAN, dan PPP yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mulai retak. Kala itu dari tiga parpol, hanya PPP yang sudah mendeklarasikan dukungan capres kepada Ganjar Pranowo, sementara Golkar dan PAN masih belum menyatakan sikap.
Lalu pada 13 Agustus 2023, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan mereka ke Prabowo dan menyatakan bergabung di KKIR. Deklarasi itu dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat.
Koalisi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik parlemen masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.
Prabowo menyampaikan bahwa dipilihnya tanggal 13 Agustus tak terlepas sebagai momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu dibangun persis setahun sebelumnya.
Dengan demikian, KKIR menjadi koalisi 'gemuk' yang beranggotakan Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan partai non parlemen PBB.
Setelah itu, nama pendamping Prabowo semakin diperebutkan. PKB tetap mengajukan nama Cak Imin, sementara PAN mengajukan nama Erick Thohir, dan Partai Golkar telah sejak awal menunjuk ketua umumnya, Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024.
Selanjutnya pada 28 Agustus 2023, dalam rangkaian peringatan HUT Ke-25 PAN di Jakarta Pusat, Prabowo Subianto mengumumkan nama baru untuk koalisi ini, yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM). Prabowo menyebut pemilihan nama baru tersebut merupakan hasil rembukan antar ketua-ketua partai anggota koalisi. Pun para Ketum mayoritas merupakan menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.
Cak Imin di sisi lain mengaku belum mendapat kabar soal pergantian nama dari KKIR menjadi KIM. Hal itu juga menandakan keretakan antara PKB dan Koalisi pengusung Prabowo, hingga akhirnya PKB hengkang dari KIM usai Cak Imin didapuk sebagai pendamping Anies Baswedan per 2 September 2023.
Pada 2 September, KIM mendapatkan dukungan dari partai non parlemen, yakni Partai Gelora.
Selanjutnya pada 17 September 2023, pasca keluar dari KPP, Partai Demokrat melalui Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi ketua umum AHY menyatakan dukungan mereka kepada Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2024 dalam pertemuan di Hambalang bersama Prabowo Subianto dan para perwakilan anggota partai koalisi lainnya.
Secara resmi, Partai Demokrat baru mendeklarasikan dukungannya pada 21 September 2023 dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta. Namun Demokrat kala itu tidak pada posisi mengusulkan satu nama untuk menjadi cawapres Prabowo.
Adapun dengan bertambahnya anggota KIM, nama-nama usulan cawapres Prabowo semakin beragam. Mulai dari Erick Thohir, Airlangga Hartarto, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Yusril Ihza Mahendra, hingga nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan sejumlah parpol.
Namun kala itu Gibran dinilai tidak bisa maju sebagai cawapres lantaran terhalang usia. Syarat pendaftaran capres dan cawapres kala itu harus berusia minimal 40 tahun, sementara Gibran tahun ini baru berusia 36 tahun.
Selanjutnya pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi 35 tahun, namun mengabulkan gugatan yang mengizinkan kepala daerah yang pernah dipilih melalui Pilkada untuk dapat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden meski belum 40 tahun.
Keputusan MK itu mendapatkan banyak kritik dari masyarakat sebab dinilai sengaja untuk memberikan karpet merah kepada Gibran agar maju sebagai cawapres 2024.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pun akhirnya menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman yang juga merupakan paman dari Gibran terbukti melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia capres-cawapres.
Namun segala polemik itu tidak membatalkan mama Gibran menjadi cawapres. Pada 22 Oktober 2023, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa semua partai anggota KIM menerima nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping dirinya.
Kemudian pada 24 Oktober 2023, PSI yang kini dinahkodai oleh adik Gibran, Kaesang Pangarep, menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Sehari setelahnya, Prabowo-Gibran resmi mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024.
[Gambas:Infografis CNN]
Ganjar-Mahfud
Nama Ganjar memang digadang-gadang menjadi capres usai elektabilitasnya cukup tinggi dalam berbagai laporan hasil lembaga survei. Meski demikian, jalan Ganjar tidak langsung mulus sebab PDIP belum juga mendeklarasikan dirinya sebagai capres sepanjang 2022.
Kemudian pada 21 April 2023, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan nama Ganjar Pranowo yang akan diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Pengumuman disampaikan langsung Megawati di kediaman Bung Karno di Batu Tulis, Bogor. Hadir dalam pengumuman tersebut Presiden Joko Widodo yang tengah bersiap lebaran di Solo sehari sebelumnya.
Megawati mengatakan penetapan ini telah dilakukan dengan sejumlah dialog dengan sejumlah petinggi partai, tokoh partai, termasuk Presiden Jokowi.
Merujuk pada UU Pemilu yang mengatur soal ambang batas untuk mengusung calon dalam pilpres (Presidential Threshold), PDIP adalah satu-satunya partai di parlemen saat ini yang bisa memajukan calonnya sendiri tanpa berkoalisi.
Meskipun demikian, jajaran PDIP tetap membuka pintu untuk berkoalisi dengan parpol lainnya.
Pada 30 April 2023, PDIP dan PPP resmi melakukan kerja sama politik atau koalisi untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Kerja sama politik itu secara simbolik ditandai dengan penyerahan hasil Rapimnas PPP beberapa waktu lalu, yang berisi dukungan terhadap Ganjar.
PPP saat itu juga mengusulkan agar Sandiaga Uno mendampingi Ganjar dalam kontestasi politik 2024 itu.
Dalam kisaran Juni 2023, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengungkap ada 10 nama yang masuk sebagai cawapres atau pendamping Ganjar Pranowo. Namun ia belum merinci kala itu
PDIP pun melaksanakan Rakernas III selama tiga hari mulai 6-8 Juni 2023 di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Membawa tema 'Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Negara'. PDIP dalam kesempatan itu juga menekankan Jokowi mendukung penuh Ganjar Pranowo maju capres di Pilpres 2024.
Selanjutnya, partai non parlemen Perindo secara resmi meneken kerja sama politik dengan PDIP mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Nota kesepahaman atas kerjasama itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo pada 9 Juni 2023.
Tak berselang lama, Puan mengatakan bursa cawapres Ganjar mengerucut menjadi lima nama. Mereka yakni Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Cak Imin.
Kemudian pada 28 Agustus 2023, Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) resmi menyatakan dukungan kepada bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dengan demikian, pendukung Ganjar sudah diisi oleh empat parpol, dengan rincian dua parlemen dan dua non parlemen.
Lalu pada 4 September 2023, para ketua umum partai anggota kerjasama politik mengadakan pertemuan untuk menetapkan anggota Tim Pemenangan Nasional yang diketuai oleh Arsjad Rasjid, Ketua KADIN, dan Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, bertindak sebagai wakil ketua bersama perwakilan dari partai anggota kerjasama.
Pada Oktober 2023, nama Gibran yang saat itu masih menjadi kader PDIP santer dibicarakan banyak orang. Duggan keretakan antara PDIP dan Jokowi pun semakin terendus. Jokowi disebut dalam posisi melabuhkan dukungannya ke Prabowo alih-alih Ganjar.
Akhirnya pada 18 Oktober 2023, Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa gabungan partai politik ini mengusung Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai cawapres Ganjar. Dalam deklarasi itu tidak ada Jokowi yang hadir dalam kapasitasnya sebagai kader partai berlambang kepala banteng itu.
Nama Mahfud memang sempat masuk dalam tokoh yang memiliki elektabilitas sebagai cawapres. Namun nama Mahfud pun sempat tersingkir saat Puan mengumumkan 10 nama bursa cawapres Ganjar.
Megawati kala itu menyebut Mahfud dipilih sebagai pendamping Ganjar lantaran Mahfud dikenal sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Ganjar-Mahfud kemudian resmi mendaftar ke KPU pada hari pertama yakni 19 Oktober 2023.
