Pandemi Covid Berakhir, Pemprov DKI Berlakukan Lagi Tarif Sewa Rusun

CNN Indonesia

Jumat, 22 Des 2023 00:06 WIB

DKPKP DKI mengatakan pencabutan status pandemi pada Juni 2023 lalu berakibat payung hukum keringanan retribusi daerah terdampak Covid-19 tidak berlaku. — Ilustrasi rusunawa di Jakarta. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan tarif sewa rumah susun (rusun) seiring berakhirnya status pandemi Covid-19 di Indonesia.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DKPKP) DKI Jakarta Afan Adriansyah mengatakan keputusan dicabutnya status pandemi pada Juni 2023 lalu mengakibatkan payung hukum untuk pemberian keringanan retribusi daerah terdampak Covid-19 dicabut dan tidak berlaku.

"Sebagai tindak lanjut dari keputusan dicabutnya status pandemi Covid-19, maka diberlakukan kembali tarif sewa rusun yang mengacu pada tarif tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan," kata Afan dalam keterangannya, Kamis (21/12).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, pemberlakuan kembali tarif sewa rusun telah mempertimbangkan perekonomian Jakarta yang tumbuh sebesar 4,93 persen pada triwulan III tahun 2023.

"Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta meyakini bahwa kembalinya tarif sewa rusun adalah langkah yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan keuangan daerah," ujar Afan.

Lihat Juga :

Prediksi Jurus Cak Imin, Gibran, dan Mahfud di Debat Pertama Cawapres

Sebagai upaya menjaga ekonomi Jakarta, kata dia, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga daya beli dan meringankan beban ekonomi warganya, terutama kepada para penghuni rusun, dengan tetap memberikan beragam program subsidi.

Warga mendapat subsidi transportasi transjakarta, pangan murah, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), pelatihan ketrampilan, dan lainnya.

Afan mengaku tengah menggencarkan sosialisasi kepada para penghuni rusun terkait pemberlakuan kembali tarif tersebut.

Ia juga memastikan Pemprov DKI Jakarta sedang mengupayakan agar ada relaksasi penerapan kebijakan pemberlakuan sewa rusun ini dalam beberapa bulan.

"Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk memberikan relaksasi selama beberapa bulan. Hal ini sedang dalam proses pembahasan pada Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi," ucapnya.