Ramai-ramai Kritik Keras Ledakan di PT ITSS yang Tewaskan 16 Orang

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) banjir kritik usai tungku smelter pengolahan nikel milik Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) meledak dan menewaskan 16 orang.

Kritik itu salah satunya muncul dari Solidaritas Buruh IMIP Morowali.

"[Kami] mengecam perusahaan dan negara yang lalai menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan kerja bagi buruh di perusahaan," demikian rilis resmi mereka, Selasa (26/12).

Solidaritas Buruh IMIP Morowali merupakan gabungan dari perwakilan serikat buruh tingkat nasional hingga lembaga non-pemerintah yang fokus di perburuhan.

Mereka juga menyebut PT IMIP menerapkan praktik ketenagakerjaan yang cenderung melanggar peraturan perundangan.

Beberapa di antaranya PT IMIP seperti calo tenaga kerja karena menyalurkan buruh yang melamar ke perusahaan lain di bawah PT IMIP, memindahkan buruh tanpa persetujuan, hingga hubungan kerja yang bersifat kontrak.

"Ini menggambarkan bahwa perusahaan smelter semacam PT ITSS dan PT IMIP sebagai pengelola kawasan secara struktural telah melakukan pembiaran terhadap praktik kerja di bawah standar keamanan, sekaligus pengabaian terhadap hak atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) buruh," lanjut Solidaritas Buruh IMIP Morowali.

Mereka juga menerangkan kawasan PT IMIP mengabaikan sarana dan prasarana atau infrastruktur K3 yang layak.

Kondisi itu tercermin usai beberapa korban yang tewas sempat terjebak dalam pusaran api karena tak ada jalur evakuasi.

Beberapa buruh juga ada yang memilih untuk melompat dari lantai 3 sehingga mengakibatkan cedera patah tulang serius sampai muntah darah.

Selain itu, ketiadaan alat transportasi medis yang memadai juga memperburuk keadaan. Para buruh yang mengalami luka dan cedera berat harus diangkut menggunakan menggunakan truk pasir.

Kritik terkait keselamatan kerja juga muncul dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan kecelakaan kerja di PT ITSS merupakan "tragedi kemanusiaan" yang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.

Mirah "menduga kuat ada pelanggaran aturan K3 di PT ITSS sehingga terjadi ledakan tungku smelter."

Dia lantas meminta pimpinan PT ITSS diproses secara hukum dan perusahaan harus ditutup sementara waktu agar penyelidikan bisa dijalankan secara menyeluruh.

Mirah juga menyinggung soal pengawasan penerapan K3 di Indonesia yang lemah.

"[Ini] sebagai dampak dari kemudahan investasi yang terlalu dimudahkan oleh Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja," kata dia.

Pengawasan yang lemah dan minimnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan, lanjut Mirah, adalah persoalan klasik yang tidak pernah diselesaikan pemerintah.

ASPEK Indonesia lantas menuntut Kementerian Ketenagakerjaan untuk serius dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk soal penerapan K3 di seluruh perusahaan di Indonesia.

Kritik serupa juga muncul dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

"Karena persoalan K3 sudah sering terjadi, kami juga meminta pidanakan pengusaha. Seringnya, terjadi kasus, hal itu menunjukkan bukan saja karena kelalaian, tetapi diduga akibat terjadinya pembiaran," ujar Iqbal dalam rilis resmi, Minggu.

Lebih lanjut, Iqbal menekankan penerapan K3 harus benar-benar dipastikan berjalan. Ia juga menyarankan bagi pihak atau perusahaan yang melanggar K3 harus dikenai sanksi berat.