Terima Keluhan BLT Tak Merata, Ganjar Sebut Data Tidak Valid

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat di sejumlah daerah soal tidak meratanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan pemerintah.

"Kami juga bertemu dengan masyarakat, 'Pak Ganjar kenapa bantuan BLT-nya tidak merata'. Di sini ada yang menerima BLT? Yang penerima BLT boleh angkat tangan?" kata Ganjar di Jakarta Timur, Sabtu (6/1).

Setelah menerima keluhan, Ganjar mengaku langsung mencari tahu penyebab penyaluran tidak merata. Ia mengklaim hal itu terjadi karena data yang tidak valid.

"Kasian kalau ada warga tidak mampu tapi tidak mendapat bantuan. Itulah kenapa kami mencoba ulak-ulik, ulak-ulik, ini kenapa masalah bisa terjadi? Karena datanya tidak valid," katanya.

Ia mengatakan jika nantinya terpilih menjadi presiden, KTP bakal digunakan sebagai dasar untuk mendata warga yang berhak dan tidak menerima bantuan.

"Ketika semuanya sudah punya KTP, itulah yang akan kami pakai untuk pendataan. InsyaAllah tepat. Kalau sudah tepat ,maka siapa yang mendapat bantuan dan tidak mendapat akan kita pastikan," ujarnya.

Ia juga menyinggung soal adanya anggapan yang beredar di masyarakat bahwa bantuan kepada masyarakat akan dihentikan jika Ganjar-Mahfud menang di Pilpres.

"Kalau terjadi cerita kalau Ganjar-Mahfud menang bansos tidak ada lagi. BLT gak ada lagi. Percaya? Percaya?," tanya Ganjar. Pendukung yang hadir di acara menjawab pertanyaan itu.

"Berarti yang ngomong bohong dong. Halo yang ngomong, dicatat, anda dikatakan masyarakat bohong," imbuh Ganjar.

Pada akhir 2023, sempat ada perbedaan data penerima BLT El Nino antara Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR, Risma mengaku heran muncul data 18,8 juta KPM yang disebut Menkeu Sri Mulyani sebagai penerima BLT El Nino. Padahal, menurutnya ada juga data 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara, Sri Mulyani mengaku data 18,8 juta KPM itu diambil dari data Kementerian Sosial.

Merespons perbedaan itu, Wapres Ma'ruf menegaskan pemerintah akan terus menyesuaikan data calon penerima bansos.