Yusril Nilai Kasus Dugaan Pemerasan Firli Banyak Kejanggalan

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan banyak kejanggalan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan tersangka eks Ketua KPK, Firli Bahuri. Karenanya, Yusril meminta agar kasus ini dihentikan.

"Sebenarnya kasus ini sebaiknya dihentikan. Bisa dihentikan lewat praperadilan, bisa juga dikeluarkan SP3," kata Yusril kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (15/1).

Apalagi, kata Yusril, dalam gugatan praperadilan yang diajukan pihak Firli, pengadilan menyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.

"Artinya hakim tidak masuk ke perkara karena eksepsi dari termohon PMJ diterima yaitu permohonan praperadilannya, itu mencampuradukan antara formil dan materiel padahal praperadilan itu hanya forumnya saja, karena itu dianggap permohonan itu tidak jelas," ujarnya.

Lihat Juga : Yusril Nilai Foto Pertemuan Firli-SYL Tak Bisa Jadi Bukti Pemerasan

Yusril menyebut kejanggalan dalam kasus ini juga terlihat dalam proses penyelidikan hingga penyidikan. Bahkan, lanjut dia, bukti yang dikumpulkan polisi pun belum bisa membuktikan dugaan tindak pidana yang terjadi.

"Saksi yang diperiksa, tidak satu pun menerangkan bahwa memang ada kata-kata atau perbuatan yang mengancam Pak Yasin supaya merasa dia diperas, kan enggak ketemu ya, sampai hari ini belum ada buktinya," ucap dia.

Yusri hari ini hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi a de charge atau meringankan bagi Firli di kasus dugaan pemerasan. Yusril tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10.35 WIB dan saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung.

Takut gaduh berdampak ke Pemilu 2024

Yusril juga mengaku khawatir kasus Firli Bahuri bisa menimbulkan kegaduhan. Bahkan, dikhawatirkan bisa berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Yusril menyebut menetapkan seorang Ketua KPK sebagai tersangka bukan hal sederhana. Apalagi, Firli juga merupakan bagian dari aparat penegak hukum.

"Dan kekhawatiran saya kalau nanti suatu saat terjadi masalah antara Mabes Polri dengan KPK seperti beberapa waktu lalu dan karena itu sangat hati-hati betul jangan sampai ini menimbulkan kegaduhan yang akhirnya akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu yang akan dilakukan sebentar lagi," kata Yusril.

Apalagi, jika saat ini Firli masih aktif sebagai Ketua KPK. Ditambah, Firli masih punya kesempatan untuk kembali mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka yang disandangnya. Hal ini lantaran dalam gugatan praperadilan Firli sebelumnya, hakim menyatakan tidak dapat menerima. Bukan menolak gugatan praperadilan tersebut.

"Jadi kekhwatiran kalau sekiranya pak Firli dimenangkan praperadilannya terus kembali lagi sebagai pimpinan KPK itu kan bisa powerfull kembali. Tapi, beliau kan tidak, sudah mengundurkan diri," ucap Yusril.

Di sisi lain, Yusri menerangkan dalam pemeriksaan hari ini dirinya sudah menyampaikan sejumlah faktor yang bisa meringankan Firli dalam kasus dugaan pemerasan yang menjeratnya.

Kata Yusril, beberapa faktor meringankan bagi Firli itu antara lain masa dinas di Polri dan KPK hingga bersikap kooperatif selama proses penyidikan.

"Hal-hal baru yang ditanyakan kepada saya adalah betul-betul faktor yang meringankan kepada pak Firli, yang setidaknya dapat dipertimbangkan nanti oleh penyidik sehubungan dengan pemeriksaan yang sedang berlansung pada beliau ini," tutur dia.

Lihat Juga : Novel Respons Firli Mundur: Modus Lama Hindari Sanksi Etik

Pihak Firli Bahuri diketahui mengajukan empat nama untuk dijadikan sebagai saksi meringankan saat pemeriksaan pada 1 Desember lalu.

Dari keempat nama itu, dua di antaranya yakni Prof Suparji Ahmad dan Natalius Pigai. Keduanya telah dimintai keterangan pada 12 Desember.

Kemudian, juga ada Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, namun ia menolak. Posisinya kemudian digantikan oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Ada pula nama pakar hukum pidana, Romli Atmasasmita. Namun, ia juga menyatakan menolak untuk dijadikan sebagai saksi meringankan untuk Firli.

"Tidak bersedia saksi meringankan. Tetapi bersedia sebagai ahli," kata Romli Atmasasmita saat dikonfirmasi, Rabu (3/1).

Lihat Juga : Berkas Firli Lewati Deadline Pelimpahan Kembali, Kejati Masih Tunggu

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Firli kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023. Namun hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Imelda Herawati menyatakan tak dapat menerima gugatan praperadilan Firli.