Kepala Staf Presiden Moeldoko meragukan kabar pejabat di Batubara, Sumatera Utara memberi arahan untuk pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Moeldoko menilai kabar tersebut sekadar isu. Ia tak yakin ada pejabat di daerah yang mengarahkan dukungan di Pilpres 2024 dengan menggunakan dana desa.
"Itu isu atau bisa dibuktikan atau dan seterusnya? Persoalannya kita baru menangkap isu untuk diberitakan," kata Moeldoko pada jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Moeldoko yakin tak ada pejabat seperti itu. Dia juga yakin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menindak tegas bila ada oknum pejabat yang menyelewengkan dana desa untuk Pilpres 2024.
Dia menegaskan pemerintah netral dalam Pilpres 2024. Menurutnya, arahan netral juga sudah berkali-kali ditegaskan oleh Presiden Jokowi.
"Beliau selalu berbicara, 'Kita netral.' Buktinya apa? Kita lihat pelayanan publik kita, tidak ada mengesampingkan pihak siapa pun. Enggak ada dalam pelayanan publik, 'Oh, ini kelompoknya calon nomer 1, ini kelompok nomor 2, 3,'," ujar Moeldoko.
Sebelumnya, viral rekaman percakapan sejumlah pejabat di Batubara, Sumatera Utara untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dalam percakapan itu, ada arahan agar dana desa digunakan untuk pemenangan.
Rekaman itu disertai foto beberapa pejabat yang diduga terlibat, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batubara Amru Siregar. Namun, ia membantah rekaman itu.
"Percakapan-percakapan yang menampilkan foto saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batubara adalah fitnah, bukan kebenaran atau hoaks dan terindikasi mencoreng nama baik kejaksaan," ucap Amru, Minggu (14/1).
Rekaman viral itu pun dibantah langsung oleh Kajari, Polri, dan TNI.