Ganjar Miris Dengar Ada Guru PAUD Digaji Rp600 Ribu per Tahun

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Bayarannya ternyata satu tahun Rp600 ribu, saya ulangi, satu tahun Rp600 ribu. Ini sesuatu yang menurut saya, sangat-sangat tidak adil," ujar Ganjar Pranowo usai menemui himpunan guru PAUD Kabupaten Batang di Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (16/1) seperti dikutip dari Antara.

Eks Gubernur dua periode Jawa Tengah itu pun menyatakan komitmennya untuk menaikkan pendapatan guru PAUD jika terpilih menjadi Presiden RI periode 2024-2029.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menerima aspirasi dari salah satu perwakilan himpunan guru PAUD.

Guru PAUD tersebut mengeluhkan tiga hal kepada Ganjar: status guru PAUD nonformal, alokasi dana desa untuk kesejahteraan guru PAUD, dan bayaran guru PAUD sebesar Rp600 ribu per tahun.

Menurut Ganjar, pembayaran guru PAUD Rp600 ribu per tahun, dan dibayarkan setiap akhir tahun itu sangat tidak adil.

Lihat Juga : DATALOGI Elektabilitas Anies, Prabowo, Ganjar di Indonesia Bagian Tengah

Capres berambut putih itu pun memaparkan dua strategi jika terpilih menjadi presiden bersama Mahfud Md. Pertama adalah sinkronisasi dan harmonisasi regulasi.

"Yang kedua, sumber daya yang kita miliki 20 persen dari APBN, APBD provinsi, maupun kabupaten/kota yang diperintahkan untuk pendidikan itu harus memperhatikan guru PAUD, termasuk pendidikan PAUD, termasuk fasilitas yang ada," kata Ganjar.

Ganjar bakal mengoptimalkan alokasi 20 persen APBN dan APBD untuk kesejahteraan guru PAUD, termasuk meningkatkan pendidikan dan fasilitas PAUD.

"Bagaimana kita memberikan insentif yang cukup kepada mereka dan inilah yang akan menjadi PR. Tadi saya minta teman-teman guru PAUD kasih masukan kepada saya, berapa jumlahnya, dan kondisinya seperti apa sehingga kelak bisa kita bereskan," kata dia yang juga politikus PDIP itu.

Atikoh bantah isu PKH dan bansos disetop Ganjar-Mahfud

Di kota dan pulau terpisah, istri Ganjar, Siti Atikoh Supriyanti membantah soal isu paslon nomor urut 3 akan menghapus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) hingga program bantuan lainnya bila terpilih di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Atikoh saat berdialog dengan ibu-ibu Bamusi di Manado, Sulawesi Utara, Selasa.

Awalnya, Hastuti, Ketua Lingkungan Ternate Tanjung, Manado menyampaikan isu berembus di wilayahnya yang berisi jika Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden akan menghapus program PKH, bansos, dan lain-lain.

Dia mengaku sempat emosi dan panas mendengar isu tidak benar tersebut beredar di lingkungannya. Hastuti pun menyampaikan kepada warganya bahwa isu itu tidak benar.

Bahkan, dirinya menyakini jika Ganjar terpilih sebagai presiden, segala bantuan bagi masyarakat akan ditambah. Dia pun meminta penjelasan kepada Atikoh mengenai isu itu.

Lihat Juga : TKN Sebut Prabowo-Gibran Akan Kampanye Akbar di Jawa Tengah

Atikoh lalu menjelaskan isu PKH dan bansos dihentikan jika Ganjar terpilih adalah tidak benar. Justru, kata dia, segala program bantuan bagi masyarakat akan ditingkatkan dan diintegrasikan melalui KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti).

"KIP, PKH, KIS, Bansos, Kartu Tani, bahkan sampai 10 mungkin ya yang menerima manfaat, ini akan dijadikan satu. Jadi, bukan Bansos dan program-programnya dihilangkan, justru akan dioptimalkan, ditingkatkan, dan yang menerima itu yang benar-benar membutuhkan," jelas Atikoh.

"Penerimanya itu mungkin tidak akan seperti kemarin, tidak tepat sasaran," sambung dia.

Atikoh mengaku dirinya kerap mendapat keluhan dari masyarakat soal tidak tepatnya program bantuan pemerintah.

"Banyak yang mengeluh ke saya, 'Bu saya tidak mendapatkan PHK, padahal saya tidak mampu. Saya tidak mendapatkan KIS padahal saya tidak mampu, tidak mendapatkan kemanfaatan apapun'. Untuk petani, petani tidak mendapatkan pupuk subsidi padahal sangat membutuhkan," ungkap Atikoh.

Maka dari itu, lanjut Atikoh, program KTP Sakti Ganjar-Mahfud akan mengintegrasikan data tunggal bagi penerima manfaat.

"Dengan KTP Sakti nanti datanya akan data tunggal, dan data terintegrasi, terupdate. Jadi cukup satu kartu, jadi cukup KTP, pakai NIK, nanti penerima bisa menggunakan itu semua," katanya.

Lihat Juga : Wakil Ketua TKN: Pak Jokowi 200 Persen Dukung Prabowo-Gibran