Ganjar Klaim Tak Ada Jual Beli Jabatan saat Pimpin Jateng

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengklaim tak ada praktek jual beli jabatan di pemerintahannya saat menjabat gubernur Jawa Tengah dua periode.

Hal ini disampaikan Ganjar usai menghadiri di acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1) malam.

Lihat Juga : Prabowo di KPK: Negara-Negara Gagal karena Tak Mampu Hilangkan Korupsi

"Praktek itu, kami berdua pernah punya pengalaman. Yang pertama, kalau saya, waktu menjadi gubernur, kasih saja, enggak ada setoran, jual beli jabatan enggak ada. Kalau mau naik jabatan, tes. Kita ngawasin sendiri," kata Ganjar.

Ganjar juga mengatakan membuka laporan dari masyarakat luas terkait pelayanan publik. Menurutnya, laporan itu akan diklarifikasi secara tertutup sehingga pelapor terlindungi.

"Dan kalau salah, enggak usah ragu, enggak usah nunggu, mana buktinya, pecat hari itu. Dan kami lakukan pada saat itu," katanya.

Selain itu, Ganjar menyatakan Mahfud MD, yang menjadi wakilnya, juga memiliki rekam jejak mengungkap pelbagai kasus hukum.

"Terus beliau announce ke publik. Itu strong leadership yang mesti kita contohkan. Dan saya kira kalau komitmen itu ada, dan dari pemimpin tertinggi, rasanya itu akan jauh lebih cepat dan lebih baik," ujarnya.

Lihat Juga : Anies Janji Perkuat LHKPN Pejabat, Ancam Demosi Jika Tak Lapor

Meskipun demikian, KPK pernah membongkar kasus suap jual beli jabatan di Pemkab Klaten dan Pemkab Pemalang. Kedua kabupaten ini berada di wilayah Jawa Tengah.

Kasus suap jual beli jabatan ini melibatkan dua kepala daerah di kabupaten tersebut.